Dapat penilaian terendah dalam hal kepercayaan, DPR akan introspeksi

Setelah ini, kata Fadli, DPR akan melakukan kajian terkait dengan adanya kasus-kasus besar yang menimpa anggota legislatif. Namun, dia menegaskan, saat ini DPR sudah tidak banyak kasus yang menimpa anggotanya seperti dulu.

Lembaga DPR mendapat penilaian terendah dalam survei poltracking Indonesia dalam hal kepercayaan. Survei itu dilakukan pada 2.400 responden dengan margin of error sebesar dua persen.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon belum bisa memastikan bahwa turunnya kepercayaan itu karena kasus korupsi e-KTP yang menimpa ketua DPR Setya Novanto. Menurutnya, survei itu hanya akan menjadi bahan introspeksi pada lembaga parlemen tersebut.

"Saya kira enggak tahu apakah itu terkait langsung apa tidak ya (dengan kasus Novanto). Tapi masukan itu kan bisa jadi bahan untuk introspeksi. Selalu saya kira dimana-mana tingkat kepercayaan kepada parlemen itu lebih rendah karena masyarakat mengharapkan peran yang lebih," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/11).

Setelah ini, kata Fadli, DPR akan melakukan kajian terkait dengan adanya kasus-kasus besar yang menimpa anggota legislatif. Namun, dia menegaskan, saat ini DPR sudah tidak banyak kasus yang menimpa anggotanya seperti dulu.

"Adalah pasti kajian secara perlahan apa lagi kan pada periode ini kalau pun ada kasus-kasus besar yang melibatkan anggota DPR itu lebih banyak pada periode lalu ketimbang periode sekarang," ujarnya.

"Tetapi kan memang kebawa pada periode sekarang. Itu juga perlu dilihat sebagai sebuah progres bahwa tidak banyak satu kasus-kasus yang dianggap kasus besar itu terjadi pada masa periode ini," tandasnya.

Untuk diketahui, lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil kepercayaan publik terhadap beberapa lembaga negara survei itu dilakukan sejak 8-11 November 2017. TNI mendapatkan posisi tertinggi dengan 76 persen, disusul dengan Kepresidenan dengan 75 persen kemudian KPK dengan 68 persen.

Posisi terendah dihuni oleh DPR dan DPD. DPR mendapatkan 50 Persen dan DPD dengan 52 persen.

Baca juga:
Wasekjen Golkar: Jangan sampai milih ketua DPR punya potensi masalah hukum
Sekjen PAN minta fraksi-fraksi lupakan ego, hadir rapat MKD bahas pengganti Setnov
Sekjen PAN ingin pengganti Novanto di kursi ketua DPR punya integritas
Masa dinas masih panjang, Marsekal Hadi dinilai paling cocok jadi Panglima TNI
Irit bicara usai diperiksa Polisi & KPK, Setnov tegaskan masih ketua DPR
DPR harap pengganti Gatot bisa tingkatkan kesejahteraan prajurit