Darul Siska: Majelis Etik Golkar Tak Diatur AD/ART
Status majelis etik Golkar memang tengah jadi perbincangan hangat di internal Golkar. Lembaga tersebut dianggap ilegal, karena pembentukannya tidak tercantum dan dibahas dalam Munas 2017.
Senior Partai Golkar Darul Siska dipanggil Majelis Etik partai usai menulis surat terbuka yang isinya mengkritik Akbar Tanjung dan Agung Laksono jelang perhelatan Munas 2019. Namun Darul merasa aneh dengan pembentukan majelis etik di era Airlangga Hartarto.
"Majelis etik eksistensinya debateable, karena tidak diatur dalam AD/ART," jelas Darul kepada merdeka.com, Selasa (6/8).
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Kapan Partai Golkar memutuskan mengusung Gibran? Keputusan diambil dalam Rapimnas Golkar pada Sabtu (21/10).
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.
-
Siapa yang mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Dia menegaskan, Ketum Golkar Airlangga Hartarto tak diberikan kewenangan untuk membentuk badan baru di partai. Airlangga dalam Munas 2017, hanya diberikan kewenangan penuh untuk melakukan revitalisasi kepengurusan.
"Enggak ada, kan ketum itu tugasnya cuma membentuk kepengurusan restrukturisasi, revitalisasi, itu harus menjalankan AD/ART," tegas Darul yang juga Wakil Koordinator Bidang Kepartaian DPP Golkar itu.
Status majelis etik Golkar memang tengah jadi perbincangan hangat di internal Golkar. Lembaga tersebut dianggap ilegal, karena pembentukannya tidak tercantum dan dibahas dalam Munas 2017.
Namun demikian, Darul tak akan mangkir dari panggilan Majelis Etik Golkar. Dia sangat menghormati Ketua Majelis Etik Golkar, Mohammad Hatta. Dalam pemanggilan itu, dia akan hadir karena pertemanan dengan Hatta, bukan lembaga etik tersebut.
"Saya sangat menghargai orang pribadi, tapi institusi, kalau salah tentu saya tidak hormat," jelas Darul.
Sebelumnya, lewat surat terbuka, Darul mengkritik keras Akbar Tanjung dan Agung Laskono yang dianggap terlalu partisan ke kubu Airlangga Hartarto jelang Munas Golkar. Terlebih, jadwal munas dalam rapat pleno DPP Golkar hingga kini belum ditentukan.
Tak lama setelah surat terbuka tersebut beredar, muncul surat Majelis Etik Golkar yang isinya memanggil Darul. Majelis etik dijadwalkan memanggil Darul pada Rabu (7/8).
"Saya akan datang, kan cuma diundang, di dalam surat juga ditulisnya diundang rapat, bukan dipanggil," kata Darul.
Baca juga:
Besok, Majelis Etik Golkar Panggil Darul Siska yang Kritik Akbar Tanjung
Senior Golkar: Belum Waktunya Akbar Tanjung & Agung Laksono Galang Dukungan
Pengurus DPD Golkar Jateng dan DIY Deklarasikan Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar
Golkar Minta Kader Bersatu Jangan Adu Airlangga dengan Bamsoet
Akbar Tandjung: Munas Disepakati Desember 2019
Akbar Tanjung Dukung Airlangga Hartarto di Munas Golkar 2019
Airlangga: Golkar akan Dorong Sistem Pemilu Proporsional Tertutup