Debat Pilkada Jakarta Mirip Pilpres 2024
Masih hangat di ingatan ketika Anies memberikan nilai 11 kepada Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.
Debat perdana Pilkada Jakarta 2024 menyajikan momen yang mengingatkan pada dinamika debat Pilpres 2024. Nampak calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menjadi sasaran pertanyaan yang diajukan oleh dua pesaingnya, Pramono Anung dan Dharma Pongrekun.
Mengingat kembali momen debat Pilpres 2024 silam, apa yang terjadi pada Ridwan Kamil tak jauh berbeda dengan Prabowo Subianto. Kala itu, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak menyerang Prabowo mengenai isu Papua, pembelian alutsista bekas hingga kinerja Kementerian Pertahanan.
Masih hangat di ingatan ketika Anies memberikan nilai 11 kepada Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Kala itu, Anies memberikan pertanyaan kepada Ganjar soal skor kinerja Kemhan kepadanya.
"Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo, silakan Pak Ganjar," tanya Anies, Minggu (7/1).
Ganjar menjawab lima. Dia mengaku memiliki data terkait kinerja Kemhan. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu kemudian mempertanyakan penilaian Anies terhadap kinerja Prabowo.
"Mas Anies enggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh, kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa," ucap Ganjar.
"11, Mas, dari 100," kata Anies.
Kondisi serupa juga terjadi dalam debat perdana Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil diserang oleh dua saingannya. Seperti ketika Pramono mengkritik rencana dan program Ridwan Kamil menyediakan kopi gratis untuk Gen Z. Menurutnya, yang terpenting bukan kopi gratis melainkan pelatihan bagi Gen Z untuk bisa berkreasi.
“Kami yakini mereka (Gen Z) tidak perlu diberi gratis kopi. Yang Penting talenta disupport dan negara hadir,” tegasnya dalam debat perdana Pilkada DKI Jakarta di JIExpo, Jakarta, Minggu (6/10).
Bermula ketika Ridwan Kamil menanyakan kepada Pramono tentang Gen Z yang terkena PHK. Dia menanyakan gagasan yang akan dijalankan pasangan Pramono-Rano Karno ‘Si Doel’.
Pramono memiliki program konseling 24 jam untuk memulihkan mental Gen Z yang terkena PHK. Dengan konseling, minimal untuk Jangka pendek ada tempat bagi Gen Z untuk curhat dan mencari solusi.
Menurut Pram, Gen Z memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi. Khususnya ekonomi kreatif. Di mana Gen Z bisa bekerja dari mana saja tanpa mengurangi produktivitas.
Menanggapi itu, Ridwan Kamil memamerkan program yang digagasnya untuk Gen Z Jakarta yang terkena PHK. Pasangan RIDO menyiapkan anggaran atau dana kekuatan sosial selama 3 bulan sebelum Gen Z bisa kembali mendapat pekerjaan.
Menanggapi soal pola kerja Gen Z yang bisa bekerja dari mana saja, Ridwan Kamil menawarkan program gratis coworking space. Dengan begitu, Gen Z tidak perlu mengeluarkan biaya saat bekerja di coworking space.
“Coworking sewa gratis termasuk ngopinya. Karena Gen Z ini kuat minum kopinya. Kita akan fokus kekuatan ekonomi digital,” kata Ridwan Kamil.
Pramono juga menyerang program anggaran 1 RW Rp1 miliar milik Ridwan Kamil. Dia mengingatkan, persoalan besaran anggaran sudah diatur dalam Undang-Undang.
"Istilahnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sudah mengatur untuk keperluan RT RW dan keluarahan itu angkanya tidak boleh lebih dari lima persen," kata Pramono.
Awalnya moderator menanyakan gagasan para paslon dalam menempatkan keluarahan sebagai pusat penguatan sumber daya manusia yang inovatif, mandiri dan berkarakter dalam pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan
Pertanyaan yang ditujukan kepada paslon nomor urut tiga itu dijawab Pramono dengan memaparkan program andalannya, yaitu mengandalkan sejumlah 'kartu sakti'.
"Kita harus yang namanya Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, dan juga untuk para mahasiswa KJMU. Betul-betul negara harus hadir untuk itu," kata Pramono.
Selain itu, Pramono menilai pemerintah perlu menyiapkan job fair di kantor kecamatan dan keluarahan.
"Kalau saya dapat amanah ini, saya yakin lima tahun ke depan Jakarta menjadi 50 kota global dunia, dan artinya naik peringkat yang cukup tinggi setara dengan Bangkok pada saat ini," ucap Pramono optimistis.
Merespon jawaban Pramono, Ridwan Kamil yakin persoalan Jakarta tidak bisa hanya dibereskan di Balai Kota. Dia lantas menawarkan konsep desentralisasi, kolaborasi dan inovasi.
"Kelurahan itu adalah ujung ASN. Di bawah kelurahan ada RW. Itulah kenapa kita akan demokratisasi warga-warga Jakarta yang pintar untuk mendesain sendiri versi globalnya mereka, dengan cara apa? Diberi anggaran Rp200 juta per tahun per RW, total Rp1 miliar selama 5 tahun," ucapnya.
Tak ketinggalan, Dharma Pongrekun juga merespons keras Ridwan Kamil. Momen tersebut terjadi ketika debat membahas kemacetan Jakarta. Dia menegaskan, langkah konkret untuk mengatasi kemacetan di Jakarta harus segera dilakukan, bukan hanya sekadar diskusi.
“Kita perlu segera eksekusi, bukan lagi berdiskusi,” tegas Dharma.
Sebelumnya, Ridwan Kamil menyinggung Jakarta saat ini menduduki peringkat 29 sebagai kota termacet di dunia, yang membuat masyarakat menghabiskan lebih banyak waktu di jalan saat jam sibuk.
Untuk itu, Ridwan Kamil ingin membangun angkutan sungai dan menerapkan sistem kerja dari rumah yang bergilir berdasarkan sektor pekerjaan.
Dharma mengingatkan, jika kemacetan Jakarta hanya dibahas tanpa tindakan nyata, masalah tersebut tidak akan pernah teratasi.
“Jangan sampai ada programnya, apalagi kalau tidak dilaksanakan. Semua akan menjadi percuma jika hanya jadi rencana tanpa eksekusi,” jelasnya.
Dia juga menekankan pentingnya prioritas agar gagasan tersebut tidak sekadar menjadi angan-angan.
“Karena waktu kita hanya lima tahun, kita tidak bisa beretorika dengan berangan-angan. Kita harus mengoptimalkan manajemennya terlebih dahulu,” pungkas Dharma.