Deklarasi Koalisi Capres Sejak Awal Dinilai Ideal untuk Pelajari Rekam Jejak Calon

Untung Rugi

Sejumlah partai politik mendorong koalisi dan pasangan calon presiden diumumkan sejak awal. Tujuannya, agar publik bisa mengetahui dengan lebih dalam tentang sosok calon pemimpin tersebut.

Namun, deklarasi koalisi dan calon presiden jauh sebelum Pemilu dinilai sulit terjadi. Karena proses koalisi penuh dengan kepentingan elite politik. Meskipun, publik akan mendapatkan keuntungan.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKopi Kunto Adi Wibowo menilai, publik diuntungkan jika koalisi calon presiden diumumkan jauh hari.

"Menurut saya kalau dari kepentingan publik memang lebih enak kalau koalisi capres diumumkan sudah ada pasangan-pasangannya jauh-jauh hari," ujar Kunto ketika dihubungi, Kamis (9/12).

Publik memiliki banyak waktu untuk memilih dan meneliti calon presiden yang bakal bertarung di Pilpres 2024. Sehingga, pilihan seseorang saat memilih sudah mantap dan tidak lagi dibingungkan dengan nama-nama yang muncul dalam bursa calon presiden.

"Ini lebih memudahkan publik memantapkan pilihan dari sisi psikologis enggak overwhelming, enggak terlalu banyak pilihan kayak sekarang banyak nama berseliweran," ujarnya.

Di sisi lain, pengumuman dini koalisi calon presiden justru merugikan partai politik. Salah satu alasannya apabila elektabilitas calon presiden yang diusung sudah rendah sejak awal. Belum lagi latar belakang capres yang dianggap lebih banyak negatifnya di publik.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran ini menilai, kalau diumumkan belakangan, partai memiliki waktu untuk meningkatkan elektabilitas calon yang belum moncer.

"Partai pendukungnya masih punya harapan melakukan move politik atau yang secara elite dilakukan dan itu bisa membuat mereka memenangkan pertarungan," katanya.

Pengumuman calon presiden sejak dini hampir tak mungkin dilakukan. Sebab, pemilu merupakan agenda elite politik. Yang aturannya juga dibuat oleh elite politik.

"Dari sini kita lihat usulan ini bagus untuk publik, tapi sayangnya agak susah untuk kemudian menemui kenyataan karena pada akhirnya yang bikin aturannya elite partai yang bertarung elite partai dan ini untuk kepentingan elite partai," pungkas Kunto.

Tanggapan Parpol

PKS

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyerukan agar parpol-parpol deklarasikan calon presiden sejak saat ini. Dia berharap, capres dan cawapres tak dideklarasikan di menit akhir pendaftaran ke KPU seperti yang terjadi tiap pemilu.

Mardani mengatakan, hal ini bisa membuat masyarakat lebih memahami para calon pemimpinnya. Termasuk soal koalisi yang harusnya dilakukan sejak jauh hari.

"Saya setuju parpol melakukan koalisi dan penjajakan jauh-jauh hari. Sehingga tidak membeli kucing dalam karung," kata Mardani saat dihubungi merdeka.com, Senin (6/12).

Mardani juga yakin, akan ada kejutan besar di Pemilu 2024. Dia tak yakin, capres yang maju pada Pemilu 2024 sesuai dengan prediksi survei kekinian yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Terlebih, kata Mardani, tiket pencalonan saat ini masih belum ada yang pasti didapat dari capres dengan memiliki tingkat elektabilitas tinggi versi survei.

"Waktu masih panjang dan tiket belum ada kepastian. Saat koalisi parpol sudah terjadi dan tiket sudah jelas alokasinya, maka panggung akan berubah," tegas Mardani.

PPP

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani tidak sependapat jika parpol bekerja sama sejak dini untuk menentukan capres-cawapresnya.

"Kalau yang dimaksud oleh PKS dengan koalisi capres sejak dini itu adalah menentukan capres-cawapresnya, maka PPP tidak merasa perlu soal sosok paslon capres-cawapresnya disepakati sejak dini," katanya lewat pesan kepada merdeka.com, Selasa (7/12).

Arsul beralasan, pilpres 2024 masih lama dan tak perlu terburu-buru menentukan capres. Terlebih, tokoh-tokoh yang pantas dipertimbangkan saat ini sedang menjabat sebagai menteri atau kepala daerah.

"Kalau dorongan kepada sosok tersebut berlebihan, maka bisa menyebabkan yang bersangkutan nanti tidak fokus lagi pada tupoksinya saat ini," ujarnya.

Menurutnya, agar tidak membeli kucing dalam karung, yang mesti didorong adalah visi misi parpol tentang kepemimpinan 2024. Bukan tentang tokohnya lebih awal.

"Kalau mau bicara tidak membeli kucing dalam karung maka ya yang harus dibangun adalah tentang pokok-pokok pembangunan yang akan menjadi visi dan misi, bukan tentang orangnya dulu," jelasnya.

Anggota DPR ini lebih sependapat bila parpol-parpol melakukan penjajakan koalisi sejak dini untuk menyusun visi kepemimpinan nasional selanjutnya. Tujuannya agar capres-cawapres yang diusung memiliki tujuan.

"Kalau yang dimaksud dengan koalisi capres-cawapres itu parpol-parpol hendak melakukan penjajakan koalisi atas dasar kesamaan platform dan visi pemerintahan kedepan yang perlu ditekankan kepada paslon yang bersangkutan jika ingin diusung, maka ya itu baik-baik saja," pungkasnya.

Demokrat

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan membangun koalisi pilpres sejak dini maupun saat memasuki tahun pemilu 2024. Untuk koalisi yang terbangun sejak jauh hari maka memiliki cukup waktu untuk melakukan konsolidasi.

"Untuk yang koalisinya terbangun sejak jauh-jauh hari tentunya akan memiliki cukup waktu untuk melakukan konsolidasi dan dan penyesuaian frekuensi serta ritme perjuangan," katanya lewat pesan tertulis, Selasa (7/12).

"Namun berpotensi pula masuk angin karena kelamaan. Apalagi jika koalisi yang terbangun hanya sebatas koalisi taktis," sambungnya.

Demokrat menghormati gagasan partai lain yang mendorong terbentuknya koalisi sejak jauh-jauh hari. Dia bilang, ikhtiar membangun koalisi menjadi agenda dan kepentingan bersama seluruh partai politik agar kerja-kerja politik membawa hasil sesuai yang diharapkan.

"Tentunya komitmen koalisi yang mesti dibangun tak hanya bersifat taktis semata, tapi lebih strategis," kata Kamhar.

PKB

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepakat dengan usulan koalisi calon presiden diumumkan sejak dini. Supaya masyarakat tidak memilih calon seperti membeli kucing dalam karung.

Menurut Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mendorong kandidat calon presiden yang ingin maju tidak perlu malu-malu.

"Saya sependapat bahkan saya sudah sampaikan agar para kandidat yang mau maju tidak malu malu kucing," ujar Jazilul kepada wartawan, Selasa (7/12).

Dibangunnya koalisi sejak awal juga menjadi bagian pendidikan politik. Supaya masyarakat bisa menilai kesungguhan dan visi misi calon presiden yang berlaga di Pilpres 2024.

"Koalisi lebih awal akan juga menjadi bagian dari pendidikan politik agar masyarakat dapat menilai kesungguhan dan visi misinya," ujar Jazilul.

Wakil Ketua MPR RI ini juga berharap Pilpres 2024 menjadi ajang adu gagasan dan ide untuk memajukan Indonesia. Bukan hanya kompetisi para elite politik.

"Sayapun berharap pilpres juga sebagai kompetisi ide bagi Indonesia yang lebih maju kedepannya. Bukan hanya sekedar kompetisi para elit politik," ujar Jazilul.

PDIP

Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, saat ini prioritas bukan untuk memikirkan calon presiden. Saat ini fokus utama mendukung pemerintah mengatasi pandemi.

"Prioritas kita sekarang adalah mendukung pemerintah untuk mengatasi pandemi dan perlambatan ekonomi," ujar Hendrawan kepada wartawan, Rabu (8/12).

Menurut Hendrawan tidak pas waktunya untuk membicarakan Pilpres 2024. Sebab hanya akan menganggu sinergi bersama menghadapi pandemi.

"Bukan gembar gembor koalisi pilpres sehingga mengganggu fokus kita untuk menyinergikan semua kekuatan mengatasi masa-masa sulit ini," ujar anggota komisi XI DPR RI ini

Menurut Hendrawan, perlu menunggu momentum yang tepat untuk mendeklarasikan koalisi capres 2024. Sekarang bukan waktu yang tepat.

"Tentu. Ini Pak Jokowi baru mau tancap gas pemulihan pascapandemi, jadi kita dukung sepenuh tenaga dulu," ujarnya

Ubah Peta Politik

Pendiri Cyrus Network, Hasan Nasbi menilai ada dua hal yang dapat mengubah peta koalisi Pemilu 2024. Yaitu habisnya masa jabatan beberapa kepala daerah dan koalisi partai dilakukan lebih awal. Sehingga memunculkan calon lebih cepat.

Misalnya,Anies Baswedan habis masa jabatannya pada 2022, dan Ganjar Pranowo pada 2023. Dia mencontohkan, dalam kasus Gatot Nurmantyo. Namanya sempat muncul sebagai Capres saat menjabat Panglima TNI. Namun setelah pensiun, pamornya mulai meredup.

"Itu efeknya bisa luas. Karena nggak punya jabatan itu jangankan dengan partai dengan teman sendiri aja susah," ungkap Hasan.

Konteks kedua yang dapat mengubahnya adalah koalisi lebih awal antar partai politik dan penentuan calon lebih awal. Hari ini masyarakat tidak tahu siapa yang benar-benar punya tiket untuk maju atau tidak. Masalahnya saat ini masih ada anggapan bahwa mendeklarasikan diri jauh-jauh hari itu buruk.

Dari perolehan suara partai, ada tiga Partai yang potensial untuk memajukan calon. PDIP yang bisa memajukan calon sendiri, atau Gerindra dan Golkar yang hanya membutuhkan satu partai tambahan.

"Ini dua hal yang bisa mengubah peta survei. Kalau sudah dibungkus saya yakin orang akan melihat, ooh ini yang sudah punya tiket, " ujar Hasan.

Namun elite politik kerap menginginkan calon ditentukan di akhir-akhir. "Karena di akhir makin tinggi harga negonya. Padahal publik menginginkan jauh-jauh hari," pungkasnya.