Demi keutuhan NKRI, hindari provokasi politik di Pilkada Serentak
Memasuki tahun politik diprediksi tensi akan kembali memanas. Pilkada digelar serentak di 171 daerah. Jangan sampai momen ini dimanfaatkan kelompok tertentu untuk menyebar teror.
Memasuki tahun politik diprediksi tensi akan kembali memanas. Pilkada digelar serentak di 171 daerah. Jangan sampai momen ini dimanfaatkan kelompok tertentu untuk menyebar teror.
Staf Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Somomoeljono menilai masyarakat harus tetap waspada dengan munculnya aksi radikalisme. Selain itu, aparat juga harus mempersiapkan diri karena ada potensi benturan antar pendukung para kandidat.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
"Harapan saya dalam pelaksanaan Pilkada serentak pemerintah harus benar-benar fleksibel dalam menerapkan segala kebijakan. Salah satunya penegakan hukum," ujar Suhardi dalam keterangannya, Rabu (3/1).
Menurutnya, penegakan hukum harus senantiasa mengacu pada model hukum yang responsif bukan represif. Selain itu, ia juga mengimbau agar para politikus tidak saling menyerang dengan memanfaatkan hukum sebagai alat propaganda.
"Bila itu terjadi, maka kemungkinan 'perang' antar-pendukung akan sulit dihindari. Otomatis radikalisme pasti akan mengekor kejadian-kejadian tersebut. Makanya, semua harus diantisipasi dengan strategi-strategi yang berpihak pada perdamaian," imbuh pakar deradikalisasi ini.
Suhardi mengungkapkan bahwa Pilkada serentak itu merupakan political will dari suatu negara sebagai perwujudan dari demokrasi. Perlu diperhatikan jangan sampai ada provokasi politik yang dapat menimbulkan konflik sosial.
"Pengalaman pada Pilkada DKI Jakarta lalu harus dijadikan pegangan dalam menjaga kedamaian dan keutuhan NKRI. Apalagi Pilkada Serentak ini lingkupnya sangat besar, dibandingkan dengan DKI Jakarta," pungkasnya.
Baca juga:
Gus Aiz, cucu Kiai Hasyim Asyari bakal maju Pilkada Kota Kediri
1.471 kader PKS bakal bertarung di Pemilu Legislatif 2019
Prabowo dan Cak Imin didorong duet maju Pilpres 2019
Pemilu 2019 siap gunakan kotak suara transparan
Ombudsman sebut jutaan warga masih belum punya KTP elektronik