Demi PNSB, PDIP bakal usul amandemen terbatas UUD 1945?

"Kita ingin mengubah sistem ketatanegaraan. Ini momentum strategis," kata Basarah.

2016-01-12 03:01:00

Rakernas PDIP

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di JI Expo, Kemayoran salah satunya membahas rencana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Ketua Fraksi PDIP di MPR, Ahmad Basarah menjelaskan partainya ingin pematangan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) yang akan menjadi GBHN.

"Kita ingin mengubah sistem ketatanegaraan. Ini momentum strategis," kata Basarah disela-sela Rakernas PDIP, JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Senin (11/1).

Basarah menjelaskan dalam Rakernas pembahasan ihwal pematangan PNSB itu menjadi salah satu hal terpenting di Rakernas yang diselenggarakan selama tiga hari itu. Besok, di hari terakhir Rakernas, partainya akan memutuskan apakah akan merekomendasikan hal itu.

Apabila, telah disetujui, nantinya PDIP bakal merekomendasikan amandemen terbatas UUD 1945 untuk memberi MPR kewenangan untuk menyusun dan menetapkan garis haluan negara yang diwujudkan lewat PNSB.

"Jika akhirnya itu jadi keputusan Rakernas, maka posisi politik PDI Perjuangan akan merekomendasikan perubahan UUD terbatas menyangkut MPR agar diberikan kewenangan sebagai pembentuk garis haluan negara. Maka kita harapkan fraksi lain menyetujui perubahan UUD terbatas itu. Selanjutnya koordinasi dan sosialisasi dengan kelompok strategis," paparnya.

Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan ada perbedaan antara PNSB dan GBHN. Perbedaan itu terletak pada ruang lingkup haluan. PNSB ini merupakan penjabaran lanjut dari GBHN.

"Sebenarnya, PNSB ini adalah penjabaran lanjutan dari GBHN yang bersumber dari manifesto Presiden dalam TAP MPRS 1/1960. Itu dokumen pertama ketika ingin menerapkan Pasal 3 tentang GBHN," katanya.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/ren)

UU Pemilu Digugat Lagi, Batas Usia Capres Maksimal 65 Tahun & Maju Pilpres Dibatasi 2 Kali

Aturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).

UU Pemilu 2 tahun yang lalu

PKB Sebut PBNU Tak Punya Hak Panggil Cak Imin

Jika PBNU tetap memanggil Cak Imin maka langkah itu melanggar AD/ART dan melenceng dari khittah NU.

PBNU 1 tahun yang lalu

Permendikbud: Minimum Usia Masuk SD Bisa Usia 5 dan 6 Tahun Dengan Syarat Tertentu

Aturan ini ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada TK

potret anak sekolah 1 tahun yang lalu

Permendikbud: Minimum Usia Masuk SD Bisa Usia 5 dan 6 Tahun Dengan Syarat Tertentu

Aturan ini ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada TK

potret anak sekolah 1 tahun yang lalu

DPTb Pemilu Adalah Daftar Pemilih Tambahan Pemilu, Ketahui Bedanya dengan DPK dan DPT

DPTb Pemilu adalah daftar yang berisi pemilih tambahan yang dapat memilih dalam Pemilu, serta nama-nama pemilih yang tidak tercantum DPT.

Konten Menarik 1 tahun yang lalu

Menilik Sejarah PKB, Partai Anak Kandung NU Kini Diduga Menjauhkan Diri dari PBNU

Kini, PBNU mengaku tengah berupaya mengembalikan PKB ke pangkuan NU.

PKB 1 tahun yang lalu

PKB Usung Misi Perubahan di Pilkada Serentak 2024, Bakal Kampanye Ala Slepet Imin dan Desak Anies

"Perubahan yang diusung Gus Muhaimin Iskandar bersama Mas Anies dalam Pilpres 2024 menjadi misi PKB dalam Pilkada serentak," kata Huda

PKB 1 tahun yang lalu

PDIP Batal Usung Anies Hari ini, Megawati Singgung Mau Masuk Partai atau Dompleng?

berita video 1 tahun yang lalu

Tersangka Pembunuhan Pria Terbungkus Sarung di Tangsel Dibantu Pedagang Soto, Begini Perannya

Pembunuhan Pria Terbungkus Sarung 1 tahun yang lalu

Terpilih Kembali jadi Ketum, Cak Imin Tegaskan PKB Tak Lagi Bergantung dengan Lembaga Manapun

Cak Imin menegaskan, bahwa PKB akan menjadi partai yang mandiri dan tak akan bergantung dengan lembaga apapun.

Cak Imin 1 tahun yang lalu

Penampilan Nyentrik Panglima Perang Suku Dani Moro Kogoya, Prajurit Kopassus 'Ini Rambut Bagus, Saya Rambut Gini Boleh Kak'

Penampilan nyentrik panglima perang Suku Dani Moro Kogoya.

Papua 1 tahun yang lalu

Nomor Urut Paslon Pilkada Jabar: Acep-Gita KDI 1, Jeje-Ronal 2, Syaikhu-Ilham 3 dan Dedi Mulyadi-Erwan 4

KPU Jabar meminta semua paslon melakukan persaingan dengan saling menghormati.

Pilkada Jabar 2024 1 tahun yang lalu

Pendapat Pakar Terkait TNI Ubah Istilah KKB di Papua menjadi OPM

Jenderal Agus mengungkap penggantian nomenklatur itu mengikuti penyebutan dari OPM sendiri.

Berita Terpopuler 1 tahun yang lalu