Demokrat masih pikir-pikir soal revisi UU Pilkada
Revisi yang dilakukan harus berdasarkan kepentingan nasional.
Partai Demokrat menyatakan masih pikir-pikir terkait rencana revisi UU Pilkada yang diusulkan sebagian fraksi di DPR. Jika revisi itu untuk kepentingan bangsa, Demokrat akan mempertimbangkan.
"Kami akan pelajari mendalam poin-poin apa saja yang akan dibahas. Kalau komitmen bersama dan kepentingan nasional dan peningkatan demokrasi maka itu tidak tertutup kemungkinan," kata anggota penasihat Fraksi Demokrat Syarief Hasan di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5).
Syarief menegaskan, butuh kecermatan ulang dalam memahami sebelum merevisi UU yang baru disahkan ini.
"Ini kan UU belum pernah dijalankan satu kalipun. Kalau memang ada pandangan begitu prinsipnya kepentingan nasional dan untuk betul-betul peningkatan azas demokrasi bisa saja diperlukan," ujarnya.
Di sisi lain menurut Syarif, persiapan menuju Pilkada sudah mepet. Ada ketakutan jika terjadi revisi dengan segera akan mengabaikan beberapa poin penting di dalamnya.
"Apakah akan selesai tepat waktu kan persiapan Pilkada kan sudah di depan mata. Sekarang bulan Mei. Yang ketiga apakah Perppu UU kemarin kan pembahasannya dipercepat sehingga ada yang tercecer apakah itu tidak akan terulang lagi," ungkapnya.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kapan demo terkait revisi UU Desa dilakukan? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Rencananya, akan ada ribuan massa aksi yang ikut serta dalam demo tersebut.
-
Kapan pertemuan pengurus pusat Partai Demokrat akan diadakan? Ini rencananya besok akan diadakan di hari Senin, tanggal 4 September
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
Baca juga:
Pramono Anung: PDIP tidak setuju revisi UU Pilkada
Politikus Demokrat: Revisi UU Pilkada ganggu kredibilitas DPR
Siang ini, pimpinan DPR dan Presiden Jokowi bahas revisi UU Pilkada
KPU rawan ditekan partai politik soal revisi UU Pilkada
Bahas pilkada serentak, DPR rapat dengan Jokowi 18 Mei