Demokrat nilai Mendagri tak etis sebut besaran dana parpol Rp 1 T

"Sebetulnya yang jadi masalah di sini kan soal angka Rp 1 triliun. Itu tidak etis," kata Didik Irawadi.

Partai Demokrat mendukung wacana pemerintah mengucurkan dana Rp 1 triliun dari APBN untuk partai politik. Namun, catatannya mekanisme pengucuran anggaran tersebut harus dijelaskan rinci oleh pemerintah.

"Kami dari Demokrat sangat mendukung rencana ini dengan catatan mekanismenya harus dipikirkan pemerintah," kata Ketua DPP Partai Demokrat Didik Irawadi Syamsudin dalam diskusi Pro dan Kontra Pendanaan Partai Politik Rp 1 Triliun dari APBN di Rumah Kebangsaan Jalan Pattimura Nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/3).

Didi mengatakan sebetulnya polemik kucuran dana dari pemerintah buat partai politik terjadi bukan kali ini saja. Persoalannya saat ini program itu baru sebatas wacana tetapi nominal dana dari pemerintah sudah digaungkan.

"Sebetulnya yang jadi masalah di sini kan soal angka Rp 1 triliun. Itu tidak etis," kata Didi.

Didi menambahkan, pemerintah sebaiknya mengkaji lebih dulu mekanisme alokasi dana sebelum dikucurkan kepada partai politik. Hal itu guna menghindari penilaian negatif publik terhadap setiap partai politik yang bakal menerima.

"Untuk menghindari kecurigaan pengaturan dana tersebut bisa dijelaskan pemerintah," tandasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menggulirkan wacana bantuan dana Rp 1 triliun dari APBN untuk partai politik. Namun, kenaikan bantuan pemerintah untuk partai politik itu dinilai beberapa kalangan terlalu besar jumlahnya.

Baca juga:
Perludem usul dana parpol Rp 1 triliun dikucurkan bertahap
'Dana parpol Rp 1 T, sama saja legalkan perampokan uang negara'
Ahok sepakat dana parpol Rp 1 T dengan syarat tertentu
Asal ekonomi baik, Jokowi tak setuju parpol dapat Rp 1 triliun
Dari pada cari uang gak jelas, Emil setuju parpol diberi dana
PPP kubu Romi dukung pemerintah Rp 1 triliun untuk parpol