Demokrat Rapat Anggaran Bareng Polri: Uangnya Belum Ada Pengamanan IKN Ditunda Dulu, Siapa yang Mau Dijaga di Sana?
Anggaran yang digelontorkan untuk pengamanan IKN bisa ditunda dan diarahkan ke hal-hal lebih penting.
Anggaran yang digelontorkan untuk pengamanan IKN bisa ditunda dan diarahkan ke hal-hal lebih penting.
Demokrat Rapat Anggaran Bareng Polri: Uangnya Belum Ada Pengamanan IKN Ditunda Dulu, Siapa yang Mau Dijaga di Sana?
Dalam Rapat Komisi III DPR bersama Wakapolri Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto di Gedung DPR Selasa (11/6) kemarin, seorang anggota dewan dari fraksi Demokrat Benny K Harman layangkan kritikan ke Polri terkait usulan anggaran yang diajukan untuk tahun 2025.
Benny awalnya menyoroti mengenai usulan anggaran Polri yang dirasa belum fokus ke isu-isu substantif seperti kesejahteraan anggota polisi wilayah sektor dan kasus mafia tanah yang masih menjamur.
Justru Benny merasa rencana anggaran yang digelontorkan untuk pengamanan IKN bisa ditunda dulu dan diarahkan ke hal-hal lebih penting.
"Terkait usulan itu (pengamanan dan eksesuksi tanah) kami mendukung sepenuhnya, bila perlu tambah lagi kalau uangnya ada. Kalau memang uangnya belum ada mungkin tadi yang disebut IKN itu ditunda-tunda dulu IKN-nya," ujar Benny
Pasalnya, Polri mengajukan usulan anggaran sebesar Rp45 triliun untuk anggaran belanja barang yang salah satunya meliputi pengamanan IKN.
Angka ini menurut Benny dapat dialokasikan ke keperluan-keperluan lain yang lebih mendesak.
"Enggak usah dulu ke sana to, kalau ke IKN siapa yang mau dijaga di sana?" kata Benny.
Sementara itu, total keseluruhan usulan anggaran yang diajukan Polri mencapai Rp160 triliun, Polri mengajukan adanya tambahan dana sebesar Rp60 triliun dari pagu anggaran indikatif yang sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp100 triliun.
(Reporter Magang: Alma Dhyan Kinansih)
