Demokrat Rapat Anggaran Bareng Polri: Uangnya Belum Ada Pengamanan IKN Ditunda Dulu, Siapa yang Mau Dijaga di Sana?
Dalam Rapat Komisi III DPR bersama Wakapolri Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto di Gedung DPR Selasa (11/6) kemarin, seorang anggota dewan dari fraksi Demokrat Benny K Harman layangkan kritikan ke Polri terkait usulan anggaran yang diajukan untuk tahun 2025.
Benny awalnya menyoroti mengenai usulan anggaran Polri yang dirasa belum fokus ke isu-isu substantif seperti kesejahteraan anggota polisi wilayah sektor dan kasus mafia tanah yang masih menjamur.
Justru Benny merasa rencana anggaran yang digelontorkan untuk pengamanan IKN bisa ditunda dulu dan diarahkan ke hal-hal lebih penting.
"Terkait usulan itu (pengamanan dan eksesuksi tanah) kami mendukung sepenuhnya, bila perlu tambah lagi kalau uangnya ada. Kalau memang uangnya belum ada mungkin tadi yang disebut IKN itu ditunda-tunda dulu IKN-nya," ujar Benny
Pasalnya, Polri mengajukan usulan anggaran sebesar Rp45 triliun untuk anggaran belanja barang yang salah satunya meliputi pengamanan IKN.
Angka ini menurut Benny dapat dialokasikan ke keperluan-keperluan lain yang lebih mendesak.
berita untuk kamu.
"Enggak usah dulu ke sana to, kalau ke IKN siapa yang mau dijaga di sana?" kata Benny.
Sementara itu, total keseluruhan usulan anggaran yang diajukan Polri mencapai Rp160 triliun, Polri mengajukan adanya tambahan dana sebesar Rp60 triliun dari pagu anggaran indikatif yang sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp100 triliun.
(Reporter Magang: Alma Dhyan Kinansih)
- Magang
Angka tersebut diketahui meningkat dari usulan anggaran tahun 2024
Baca SelengkapnyaDemokrat juga sudah menyiapkan partai-partai koalisi potensial tiap pasangan
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi DPR menyatakan akan berupaya untuk menyusun RUU Keimigrasian sedemikian rupa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sebelumnya, keberadaan mikrofon di dalam ruang rapat anggota DPR sempat menjadi polemik.
Baca SelengkapnyaDemokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaSetelah berhubungan badan, RM menagih uang tambahan sebesar Rp100.000 karena menilai pelayanan yang ia berikan memuaskan
Baca SelengkapnyaBanyak pihak menilai bahwa pelarangan tayangan jurnalistik investigasi di televisi justru membatasi kebebasan pers
Baca Selengkapnyagabungan TNI, Polri yang dibantu Pol PP serta Dishub yang nantinya akan di bagi di beberapa titik pengamanan di sekitaran Monas
Baca SelengkapnyaPengamat politik Ujang Komarudin menyebutkan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya