Rapat Soal Anggaran, Anggota DPR Cecar Wakapolri Tak Perhatikan Polisi di Daerah Kecil
Benny menyoroti bagaimana Kepolisian Sektor (Polsek) daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki kantor layak huni.
Kemudian Benny menyinggung mengenai eksekusi kasus-kasus mafia tanah.
Rapat Soal Anggaran, Anggota DPR Cecar Wakapolri Tak Perhatikan Polisi di Daerah Kecil
Rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Wakapolri Komjen Agus Andrianto di Gedung DPR hari ini, Selasa (11/6), kian memanas. Salah satu anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman ungkap bahwa postur anggaran yang diajukan Polri tidak tepat sasaran.
“Saya belum melihat dengan jelas kaitan tugas dan kewenangan kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian, salah satu tugas yang paling penting itu adalah menjaga memelihara ketertiban masyarakat dan juga fungsi penegakan hukum. Mestinya anggaran yang diusulkan itu berkaitan dengan ini,” ujar Benny.
Benny menyoroti bagaimana Kepolisian Sektor (Polsek) daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki kantor layak huni. Ia mengaku pesimis karena kepolisian tidak memperhatikan kesejahteraan anggota-anggota lain yang berasal dari daerah kecil.
“Oleh sebab itu kalau saya membaca postur anggaran ini kok saya pesimis, wah nasib temen-temen di polsek ini seperti apa? Sebab ini nanti akan ada efeknya soal tugas utama tadi menjaga ketertiban masyarakat dan fungsi penegakan hukum,” tuturnya.
Kemudian Benny menyinggung mengenai eksekusi kasus-kasus mafia tanah. Ia menegaskan diperlukan adanya anggaran khusus untuk tugas pengamanan dan eksekusi tanah.
Masyarakat yang tidak berhak menguasai suatu tanah seharusnya langsung ditertibkan dan bukan dibela.
“Terkait usulan itu (pengamanan dan eksesuksi tanah) kami mendukung sepenuhnya, bila perlu tambah lagi kalau uangnya ada. Kalau memang uangnya belum ada mungkin tadi yang disebut IKN itu ditunda-tunda dulu IKN-nya. Nggak usah dulu ke sana to, kalau ke IKN siapa yang mau dijaga di sana?” kata Benny.
Merdeka.com
Diketahui total anggaran yang diajukan oleh Polri untuk belanja barang 2025 dalam Raker bersama Komisi III hari ini mencapai lebih dari Rp45 triliun meliputi anggaran untuk pengamanan IKN hingga pemenuhan kaporlap Mabes dan Polda.
Sementara keseluruhan anggaran yang diajukan Polri menyentuh angka Rp160 triliun.
