Rapat Kerja Anggaran Bersama DPR, Kemenhan: Kebutuhan Anggaran Keamanan dan TNI Tahun 2025 Sebesar Rp353,525 Triliun
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari dan diikuti beberapa anggota Komisi I lainnya.
Komisi I DPR RI menggelar Rapat Kerja Anggaran (RKA) Tahun Ajara 2025 bersama dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat ini turut dihadiri Panglima TNI hingga seluruh kepala staf angkatan.
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari dan diikuti beberapa anggota Komisi I lainnya.
"Komisi I DPR RI telah menerima surat dari Kemenhan RI, tanggal 30 Agustus 2024 hal penyampaian pendelegasian undangan rapat kerja DPR RI dalam surat disampaikan bahwa Menhan RI sudah memiliki agenda khusus yang tidak dapat ditinggalkan," kata Abdul Kharis dalam membuka rapat, Selasa (3/9).
"Dan mendelegasikan kepada Wakil Menhan RI untuk menghadiri raker tentang pembahasan TKA Kementerian Pertahanan dan TNI tahun anggaran 2025 pada hari Selasa 3 September 2024," sambungnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Herindra menjelaskan soal usulan kebutuhan anggaran keamanan dan TNI tahun 2025. Hal ini berdasarkan surat Menhan, pada 19 Desember 2023.
"Usulan kebutuhan anggaran keamanan dan TNI tahun 2025 sebesar Rp353,525 triliun. Kemhan sebesar Rp48,10 triliun, Mabes TNI sebesar Rp42,523 triliun, TNI AD sebesar Rp162,96 triliun, TNI AL Rp55,41 triliun, TNI AU sebesar Rp44,51 triliun," kata Herindra dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).
"Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN, Kepala Bappenas Bappenas tanggal 5 April 2024, Kemhan telah mendapatkan dukungan anggaran sesuai pagu indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp155,98 triliun," sambungnya.
Selanjutnya, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN, Kepala Bappenas pada 19 Juli 2024, Kemhan dan TNI mendapat pagu anggaran dan anggaran 2025 sebesar Rp165,16 triliun dengan.
"Kemhan sebesar Rp53,95 triliun atau terdukung 112,16% dari usulan, Mabes Tni sebesar 11,17 triliun atau terdukung 26,26% dari usulan," ujarnya.
"TNI AD sebesar 57,00 triliun atau terdukung sebesar 34,98% dari usulan, TNI AL sebesar 24,75 triliun atau terdukung sebesar 44,67% dari usulan. TNI AU sebesar 18,28 triliun atau terdukung sebesar 41,07%. Dari seluruh usulan Renbut dibandingkan pagu anggaran sebesar 46,72%," pungkasnya.
Kemudian, rapat itu pun digelar dan berlangsung secara tertutup.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyebut anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebesar Rp155 triliun untuk pagu indikatif tahun 2025.
"Anggarannya Rp155 triliun di Kementerian Pertahanan, yang tertinggi. Kemudian di Angkatan Darat Rp54 triliun, Angkatan Laut sekitar Rp20 triliun, Angkatan Udara sekitar Rp18 triliun, kemudian Mabes TNI atau Panglima TNI Rp9,3 triliun," katanya usai rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6).
Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi I Meutya Hafid itu digelar secara tertutup.
Rapat itu dihadiri Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAU Marsekal Tonny Harjono, dan Wakil KSAL Laksamana Madya Erwin S. Aldedharma.
Meutya menjelaskan alasan rapat itu digelar tertutup karena pembahasan rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja pemerintah (RKP) Kemenhan 2025.
"Karena rapat ini bersifat anggaran, yang tentunya menyangkut alutsista, maka rapat ini biasanya dilakukan secara tertutup," jelas Meutya seperti dilansir dari Antara.
Sementara itu, Wamenhan Herindra mengatakan ketidakhadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, karena sedang mengikuti konferensi tingkat tinggi "Call for Action: Urgent Humanitarian Response for Gaza".
