Polri Minta Tambahan Anggaran Rp160 Triliun ke DPR, Ternyata Buat Keperluan Ini
Angka tersebut diketahui meningkat dari usulan anggaran tahun 2024
Angka tersebut diketahui meningkat dari usulan anggaran tahun 2024
Polri Minta Tambahan Anggaran Rp160 Triliun ke DPR, Ternyata Buat Keperluan Ini
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto hari ini membacakan usulan rencana kebutuhan anggaran Polri untuk tahun 2025 dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (11/6).
Agus membacakan usulan kebutuhan anggaran Polri tahun anggaran 2025 sebesar Rp162,15 triliun. Angka tersebut diketahui meningkat dari usulan anggaran tahun 2024.
"Usulan anggaran tersebut mengalami kenaikan Rp44,74 triliun atau naik 38,12% dibandingkan pagu alokasi anggaran Polri tahun anggaran 2024," tutur Agus.
Sementara itu, anggaran pagu indikatif Polri untuk tahun 2025 awalnya ditetapkan sebesar Rp104 triliun, namun Polri mengajukan usulan penambahan anggaran sebanyak Rp60 triliun sehingga total usulan anggaran dipatok senilai Rp162,15 triliun.
Usulan anggaran yang menyentuh lebih dari Rp160 triliun itu dipecah dalam tiga kategori yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
Belanja pegawai dicatat membutuhkan Rp64,43 triliun yang meliputi tunjangan kinerja sampai dengan 80% dan pemenuhan gaji, tunjangan, serta tunjangan kinerja personel.
Sedangkan, anggaran belanja barang membutuhkan Rp45,75 triliun yang meliputi pemenuhan air, listrik, dan BMP, pemenuhan korlap Mabes dan Polda, pemenuhan perawatan tahanan, pemenuhan harwat, pengamanan giat event internasional/nasional, pengamanan IKN, hingga pemenuhan harwat IT.
Kemudian anggaran belanja modal membutuhkan Rp52 triliun yang meliputi fasilitas dan konstruksi Polri guna mendukung Program Prioritas Nasional.
Agus menerangkan bahwa pertimbangan usulan kebutuhan anggaran tersebut didasari oleh beberapa hal. Diantaranya peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelaksanaan tugas, rencana pemindahan Ibu Kota Negara, hingga ditetapkannya Polda Papua Barat dan Papua Tengah.
(Reporter Magang: Alma Dhyan Kinansih)
