Anggaran Pembangunan IKN Turun Drastis di Era Prabowo, Begini Kata Gerindra
Anggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.
Anggaran pembangunan ibu kota nusantara (IKN) di Kalimantan Timur hanya dialokasikan sebesar Rp143,2 miliar pada anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2025. Turun drastis dari APBN 2024 yang dialokasikan mencapai Rp42,5 triliun.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon mengatakan, alokasi anggaran pembangunan IKN melihat situasi yang ada.
Hal ini disampaikan Fadli Zon saat ditemui di pertemuan Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (1/9).
“Tentu masalah anggaran itu mengikuti dinamika, posisi, dan postur anggaran kita. Kan jelas pemerintahan baru yang akan datang akan melanjutkan ini. Dan saya kira proses penganggarannya dari sekarang. Jadi, tentu sesuai dengan postur yang ada dan saya kira sudah dipikirkan apa yang menjadi prioritas untuk dibangun di IKN saat ini," ujarnya.
Dia juga menyampaikan, bahwa pembangunan IKN bertahap. Saat ini sudah ada progres pembangunan, sementara untuk anggarannya tidak saja mengandalkan APBN.
"Kan bertahap, setahap demi setahap yang penting itu ada progres dan sejauh ini kan ada semangat supaya ini tidak hanya menjadi penganggarannya dari APBN saja. Tapi, juga dari private sektor, investasi dari luar, dalam negeri dan lain-lain," katanya.
Sementara, terkait target pembangunan IKN kapan selesai dan bisa ditempati oleh pemerintah yang baru Prabowo Subianto, menurutnya untuk saat ini progresnya sudah terlihat.
"Kan progresnya sudah kelihatan. Gedung-gedungnya sudah jadi. Tapi, kan membangun ibu kota tidak seperti membalikkan tangan. Saya kira seperti yang disampaikan Pak Jokowi, Pak Prabowo, semuanya berkelanjutan tapi bertahap," ujarnya.
Dia menyebutkan, investasi dari luar negeri yang berminat terhadap proyek pembangunan IKN sudah mulai berdatangan. Tetapi, pihaknya tak menjelaskan siapa saja yang berinvestasi tersebut.
"Saya kira mulai berdatangan, ada ketertarikan. Investasi itu kan hukumnya adalah kalau mereka mendapatkan benefit, pasti mereka akan datang. Ada kepastian, ada kesempatan yang membuat mereka tentu saja keuntungan, profit dan lain-lain, saya kira itu akan datang," katanya.
"(Siapa saja yang investasi). Saya kira sudah ada. Dilihat saja catatan-catatan karena progressnya pasti dinamis," katanya.
Fadli Zon memastikan Prabowo Subianto akan menempati IKN bila sudah rampung.
"Sesuai dengan progresnya saja nanti. Sekarang saja sudah mulai rapat-rapat di sana. Tapi, untuk tinggal di sana saya kira itu sesuai nanti dengan prosesnya sampai sejauh mana," ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, penurunan anggaran pembangunan IKN karena saat ini masih dalam masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Iya ini kan masa transisi. Jadi kita lihat dulu, yang pasti DPR RI akan mendukung apa yang menjadi program dan hal-hal yang menjadi keinginan dari pemerintah yang akan datang," kata Puan.
"Jadi bagaimana kemudian hal yang terbaik bagi rakyat Indonesia ke depan, tentu saja kita akan lihat lagi seperti apa keinginan dan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan Indonesia di pemerintah yang akan datang," ujarnya.
Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan prioritas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Researcher Center of Digital Economy and SMEs INDEF Izzudin Al Farras mengatakan, penurunan anggaran IKN di RAPBN 2025 mencerminkan prioritas anggaran pemerintah.
"Setidaknya di RAPBN (2025) turun drastis, maka bisa kita baca prioritas pembangunan ke depan itu IKN tidak lagi seperti beberapa tahun terakhir," katanya dalam Diskusi Publik INDEF secara virtual, Minggu (18/8).
"Mungkin (pembangunan IKN) masih lanjut, tapi tidak full capacity, seperti beberapa tahun terakhir karena anggarannya turun jauh untuk tahun depan (2025)," sambung Izzudin.