Demokrat pakai sistem klasemen buat bertarung di Pilkada serentak

"Jika berkoalisi kami harus pastikan partai pengusung sesuai harapan Partai Demokrat," kata Hinca.

Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan penjaringan calon kepala daerah sudah dilakukan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat beberapa hari yang lalu. Penjaringan pertama akan dilakukan terhadap 100 calon kepala daerah.

"Proses penjaringan kepala daerah sedang berlangsung. Minggu lalu sudah ada di DPP Partai Demokrat," ujar Hinca usai menghadiri pelepasan mudik bareng bersama Partai Demokrat, di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (12/7).

Menurut dia, proses seleksi selanjutnya akan dilaksanakan secepatnya beberapa hari ke depan sudah selesai. "Minggu ini, Selasa atau Rabu ada interview terakhir buat calon kepala daerah yang ingin maju," imbuhnya.

Lebih lanjut, Hinca mengatakan, proses penjaringan kepala daerah akan dibagi beberapa Kloter yang masing-masing kloter itu beda mekanisme seleksinya.

"Kami membaginya beberapa kloter sebelum jatuh tempo tanggal 26 Juli, seleksinya beda-beda sesuai posisi yang ia pilih, contohnya calon bupati beda seleksinya dengan calon gubernur," paparnya.

"Ini bukan soal lama, ini soal ketelitian dalam memilih calon kepala daerah yang baik, dan kita bagi tiga klasemen, yakni paling atas Partai Demokrat mandiri, klasmen menengah harus berkoalisi, dan terakhir klasemen bawah yang masih dirahasiakan. Jika berkoalisi kami harus pastikan partai pengusung sesuai harapan Partai Demokrat," jelasnya.

Hinca menjelaskan, kloter pertama ada sekitar 100 calon kepala daerah yang ikut seleksi, ini calon gubernur, nanti akan disaring lagi.

"Semua partai sahabat, kita melakukan komunikasi, kadang-kadang kami yang didatangin untuk komunikasi level bawah cair sekali. Justru pencalonan bupati ini dinamikanya yang gencar," paparnya.

Perihal UU MK yang mengatakan, jika anggota dewan ingin ikut Pilkada harus mundur dari jabatannya, Partai Demokrat menghormati keputusan MK tersebut.

"Yang pasti ini keniscayaan, keputusan MK ini menjadi evaluasi untuk semua partai, dan Partai Demokrat menghormati konstitusi dan UU, " jelasnya.

Baca juga:
Demokrat sebut kasus BG buat penegakan hukum di era Jokowi merosot
Demokrat dukung MK batalkan aturan larangan dinasti politik
Agus Hermanto sebut masa reses DPR lima kali setahun amanat UU MD3
Demokrat prediksi menang di pilkada Sumbar & Bali, ketat di Jateng
Plt Bupati Karawang klaim kantongi restu SBY buat maju pilkada