Demokrat Rotasi Pimpinan BAKN DPR, Marwan Cik Asan Digantikan Wahyu Sanjaya
Fraksi Partai Demokrat DPR merotasi Marwan Cik Asan dari posisi Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR. Marwan digantikan Wahyu Sanjaya.
Fraksi Partai Demokrat DPR merotasi Marwan Cik Asan dari posisi Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR. Marwan digantikan Wahyu Sanjaya.
Pelantikan Wahyu Sanjaya dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/1).
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kenapa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan? Pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia berawal dari adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Dalam agresi tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda, sehingga menyebabkan vakum dan lumpuhnya pemerintahan.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Sebagai pimpinan baru, Wahyu mengatakan, BAKN akan menelaah temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR.
"BAKN akan menelaah temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR sebelum melaporkannya ke komisi-komisi di DPR," ujar Wahyu dalam keterangan pers, Kamis (28/1).
BAKN, kata Wahyu, akan meningkatkan komunikasi dengan BPK RI. Agar pemeriksaan ke depan akan berkualitas, akuntabel dan transparan.
"BAKN akan meningkatkan komunikasi dengan BPK RI sehingga pemeriksaan ke depan menjadi semakin berkualitas, akuntabel dan transparan," jelasnya.
Wahyu mengatakan, pengelolaan keuangan negara oleh instansi diharapkan digunakan dengan baik sesuai perundang-undangan.
"Sehingga BAKN tidak terlalu sering membuat rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan," kata dia.
BAKN juga bisa merekrut tenaga akuntan, ahli hukum, analis keuangan, dan/atau peneliti, sesuai dengan Pasal 112E UU No 2 tahun 2018 tentang MD3.
Baca juga:
Demokrat Rotasi Marwan Cik Asan dari Posisi Ketua BAKN DPR
UU Pemilu Diubah Lagi, Siapa Berkepentingan?
Ingin Pilkada DKI Digelar 2022, Demokrat Tak Ingin Capres Potensial Dijegal di 2024
Demokrat Tolak Pilkada Digelar Serentak dengan Pilpres 2024
Jelang Fit & Proper Test Calon Kapolri, AHY Beri 7 Catatan ke Komjen Listyo Sigit