Demokrat Sebut Pendaftaran Nama dan Logo Atas Nama SBY Sudah Dicabut, Diganti Partai
DPP Partai Demokrat menegaskan nama dan logo partai yang didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM tidak atas nama pribadi, melainkan atas nama organisasi partai politik.
DPP Partai Demokrat menegaskan nama dan logo partai yang didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM tidak atas nama pribadi, melainkan atas nama organisasi partai politik.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, saat ditemui di Jakarta, Selasa (20/4), membenarkan hal itu.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana cara Partai NasDem memperjuangkan penolakan penunjukan Gubernur Jakarta? Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta. Selain itu, NasDem juga ingin adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya di wilayah Jakarta. "Kita menginginkan ada pilkada di tingkat provinsi dan kota madya. DPRD juga ada DPRD kota dan DPRD provinsi. Itu yang terus akan kita perjuangkan pada saat pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama dengan pemerintah," tegas Taufik.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan pertemuan pengurus pusat Partai Demokrat akan diadakan? Ini rencananya besok akan diadakan di hari Senin, tanggal 4 September
-
Siapa yang akan memimpin pertemuan pengurus pusat Partai Demokrat? "ke depan akan ada beberapa pertemuan yang sedang diagendakan oleh Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai ketua umum.
Menurut dia, perubahan itu dilakukan setelah Kementerian Hukum dan HAM menolak permohonan kelompok KLB Sibolangit, Deli Serdang, yang meminta pemerintah mengubah daftar kepengurusan dan AD/ART partai.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, atas nama pribadi mendaftarkan nama dan logo partai ke Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM bulan lalu.
Berkas permohonan itu diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 18 Maret 2021 dan terdaftar dengan nomor IPT2021039318.
Namun, setelah ada penolakan dari Kementerian Hukum dan HAM terkait permohonan dari kelompok KLB pada 31 Maret maka Partai Demokrat pun menarik kembali berkas permohonan atas nama SBY.
Tim hukum partai kemudian mengirimkan berkas permohonan baru terkait pendaftaran nama dan logo partai untuk kode '45', yang merujuk pada 'organisasi pertemuan politik'.
Menurut Zaky, rangkaian upaya mendaftarkan nama dan logo partai ke Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM merupakan bagian dari strategi partai. "Ini sebenarnya bagian dari strategi saja, karena ini masukan dari tim kuasa hukum DPP (Partai Demokrat)," kata dia.
Namun, Zaky tidak berkenan menjelaskan lebih lanjut soal strategi partai itu.
Berkas permohonan logo dan nama Partai Demokrat yang baru untuk kode "45" telah tercatat dengan nomor IPT2021053656 dan JID2021025474, demikian informasi laman resmi Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM, yang diakses di Jakarta, Selasa.
Sejauh ini, Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM masih memproses berkas permohonan tersebut. Laman resmi Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM juga menunjukkan nama dan logo Partai Demokrat telah terdaftar sebagai "sebuah penamaan" yang masuk dalam kategori 41. Pelindungan terhadap nama dan logo itu berlaku sejak 24 Oktober 2007 dan akan berakhir pada 24 Oktober 2027.
Baca juga:
Demokrat Tanggapi Isu Reshuffle: Kami Tetap Berada di Luar Pemerintahan
Demokrat Ikhlas Kemenangan Orient Riwu di Sabu Raijua Dibatalkan MK
DPP Sebut Tidak Ada Niatan SBY Jadikan Demokrat Milik Pribadi
AHY: Ruang Digital Disesaki Black Campaign Membunuh Lawan Politik Demi Kekuasaan
Demokrat akan Somasi Kubu Moeldoko karena Masih Memakai Atribut Partai
Indeks Demokrasi Indonesia Turun, AHY Nilai Banyak Merasa Takut & Dibungkam Bersuara