Demokrat Sindir Koalisi Jokowi Usai PAN Gabung: Mau Ubah Konstitusi Pasti Lolos
"Jadi cukup tambahan 3 kursi DPD lagi, mau mengubah isi konstitusi yang manapun pasti lolos. Termasuk perpanjangan masa jabatan dan 3 periode," ujarnya
Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon khawatir gemuknya koalisi pendukung pemerintah mampu dengan mudah mengubah konstitusi. Total kursinya, hanya kurang menambah tiga kursi dari DPD saja.
Jansen menyebut, koalisi pemerintah ditambah PAN totalnya 82 persen dengan jumlah 471 kursi. Untuk memenuhi 2/3 syarat mengusulkan amandemen hanya kurang 3 kursi saja. Menurutnya, amandemen terhadap masa jabatan presiden bakal mudah dilakukan.
-
Bagaimana Koalisi dibentuk dalam sistem multipartai di Indonesia? Di negara demokrasi yang menganut multi-partai seperti di Indonesia, koalisi biasanya dilakukan oleh beberapa partai yang menjadi peserta pemilu legislatif. Sehingga, apa itu koalisi adalah gabungan antara beberapa partai peserta pemilu legislatif untuk mencapai tujuan tertentu.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Bagaimana Demokrat akan mendekati partai lain? Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, ujarnya segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.
-
Mengapa Pak Jokowi diundang ke Apel Kader Partai Gerindra? Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
"Jadi cukup tambahan 3 kursi DPD lagi, mau mengubah isi konstitusi yang manapun pasti lolos. Termasuk perpanjangan masa jabatan dan 3 periode," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (27/8).
Jansen menegaskan, masa jabatan presiden dua periode merupakan hasil koreksi masa lalu. Sejarahnya, kata dia, tak ada satupun fraksi yang menolak masa jabatan dibatasi dua periode.
Ia juga bilang, dalam sejarah ketatanegaraan dunia termasuk Indonesia, ada praktik pihak yang semakin lama berkuasa akan semakin sewenang-wenang. Maka itu pengawasan yang efektif dengan membatasi masa jabatan.
Jansen menilai amandemen UUD 1945 pun tidak ada urgensinya. "Saat ini belum ada urgensinya UUD kita amandemen. Karena fungsi konstitusi itu: untuk tujuan jangka panjang bangsa. Bukan jangka pendek demi melanggengkan kekuasaan semata. Jika ini terjadi, kita bukan hanya mematikan semangat reformasi, tapi kembali ke zaman 'kegelapan demokrasi'" tegasnya.
Jansen menolak amandemen UUD 1945 khususnya soal perpanjangan masa jabatan presiden. "Jika amandemen terhadap perpanjangan dan/atau penambahan masa jabatan Presiden ini dilakukan, sebagai politisi dan warganegara saya menolaknya. Saya tidak ingin tercatat dalam lembar sejarah jadi bagian kembalinya zaman kegelapan demokrasi di Indonesia," pungkasnya.
Diketahui, kehadiran ketua umum Zulkifli Hasan di Istana saat Presiden Jokowi bertemu pimpinan parpol pro pemerintah, Rabu (25/8) menegaskan arah koalisi partainya. Usai pertemuan, PAN menyatakan bergabung ke koalisi Jokowi.
"Tadi Ketua umum PAN Zulkifli Hasan didampingi Sekjen Eddy Soeparno hadir di Istana, bertemu dengan partai koalisi bersama Presiden Jokowi. Hadir sebagai partai koalisi pendukung pemerintah," kata Viva Yoga.
PAN sejak kepemimpinan Zulkifli Hasan telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah dan ikut sebagai partai koalisi. Dalam pertemuan para pimpinan parpol tersebut tidak membicarakan terkait komposisi kabinet karena merupakan kewenangan dan hak prerogatif Presiden Jokowi.
Baca juga:
PAN Soal Jatah Menteri: Kami Hormati Fatsun dalam Berpolitik
PKS Harap Masuknya PAN Buat Pemerintah Lebih Fokus Kerja untuk Rakyat
PKB: Jatah Menteri untuk PAN Tergantung Kesepakatan dengan Jokowi
Politik Zig Zag PAN: Amien Rais Out, Zulkifli Hasan In
PAN Gabung Koalisi Jokowi Disebut Karena Sudah Tak Ada Amien Rais