Demokrat Tanggapi Isu Reshuffle: Kami Tetap Berada di Luar Pemerintahan
“Kami bisa menjalankan peran untuk check and balance, dan itu penting, sehat untuk demokrasi, demikian menurut Ketum Partai Demokrat yang sah, AHY,” tutur Zaky.
Wacana reshuffle kabinet semakin menguat. Perombakan kabinet ini menyusul perubahan nomenklatur kementerian yaitu peleburan Kemenristek ke dalam Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi. Meski demikian, Partai Demokrat akan tetap berada di luar pemerintahan.
"Sesuai dengan pernyataan Ketum kami dengan berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat bisa menjalankan peran sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Senin (19/4).
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Kapan Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Bagaimana cara Partai NasDem memperjuangkan penolakan penunjukan Gubernur Jakarta? Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta. Selain itu, NasDem juga ingin adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya di wilayah Jakarta. "Kita menginginkan ada pilkada di tingkat provinsi dan kota madya. DPRD juga ada DPRD kota dan DPRD provinsi. Itu yang terus akan kita perjuangkan pada saat pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama dengan pemerintah," tegas Taufik.
-
Siapa yang berhak menentukan susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
Zaky menyebut peran Demokrat sebagai penyeimbang dan pengawas penting demi menjaga marwah demokrasi. Demokrat juga fokus membangun koalisi dengan rakyat seperti perintah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
“Kami bisa menjalankan peran untuk check and balance, dan itu penting, sehat untuk demokrasi, demikian menurut Ketum Partai Demokrat yang sah, AHY,” tutur Zaky.
"Peran Partai Demokrat untuk berkoalisi dengan rakyat, memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat. Ketum kami pun mengaku menyelami betul posisi tersebut,” tambahnya.
Zaky menegaskan bahwa reshuffle kabinet itu hak prerogatif Presiden, bukan ranah Partai. Demokrat tidak ingin ikut campur lebih jauh. Zaky menuturkan, Demokrat tengah fokus membantu masyarakat yang terdampak bencana di NTT, NTB hingga Malang.
"Saat ini, Partai Demokrat sesuai dengan arahan dan di bawah kepemimpinan AHY, sedang fokus melakukan kerja-kerja nyata untuk membantu rakyat yang terdampak bencana, seperti di Malang, NTT, NTB, serta membantu rakyat yang terdampak pandemi," tandasnya.
Reporter: Delvira Hutabarat
Baca juga:
PKB Soal Waktu Reshuffle Kabinet: Bisa Jadi Rabu Seperti Kebiasaan Jokowi
Tenaga Ahli KSP Sebut Reshuffle Merupakan Hasil Evaluasi dan Keputusan Presiden
Soal Reshuffle, Jubir Presiden Sebut Hanya Jokowi dan Allah yang Tahu
Kata Stafsus Presiden Jokowi soal Kabar Reshuffle Pekan Ini
Tiga Menteri Jokowi Dinilai Laik Direshuffle