Demokrat tentukan capres tahun depan, Bu Ani belum pasti
"Kemungkinan itu harus disertai siapa yang mengajukan. Kita mencari yang terbaik," kata Agus Hermanto.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menyatakan, hingga saat ini partainya belum ada pembicaraan soal siapa yang akan diusung sebagai calon presiden pada pemilu 2019 mendatang. Termasuk nama Ani Yudhoyono, istri Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Di dalam pembicaraan kita, belum ada keputusan capres di pemilu 2019. Kalau ada yang timbul itu ada wacana-wacana," kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/3).
Menurut Agus, sah-sah saja terdapat wacana untuk mengusung Ani Yudhoyono sebagai capres 2019. Partai Demokrat baru menentukan sosok capres pada 2017 mendatang.
"Memang kita berkehendak beberapa tahun 1 tahun ke depan, Demokrat sudah menentukan capres, ini untuk mendongkrak elektabilitas partai. Bu Ani belum dibicarakan sampai saat ini," jelas Agus.
Pada Pilpres 2014 lalu, SBY menyatakan bila dirinya tak akan maju sebagai capres. Tak hanya pada dirinya, komitmen tersebut juga berlaku bagi keluarganya untuk tidak maju sebagai capres pada Pilpres 2014.
Agus sendiri tak menampik pernyataan SBY tersebut. Namun, pada Pilpres 2019 nanti, tak menutup kemungkinan Ani Yudhoyono berpeluang untuk mencalonkan diri.
"Kemungkinan semua orang memungkinkan, apalagi kalau Bu Ani yang punya kapabelitas tinggi. Kemungkinan itu harus disertai siapa yang mengajukan. Kita mencari yang terbaik," tandasnya.
Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar Tour De Java selama enam belas hari di empat provinsi. Gelaran ini dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat daerah jelang Pilkada 2017.
Di tengah blusukan yang dilakukan, tiba-tiba muncul gambar istri SBY, Ani Yudhoyono dengan tulisan capres dari Partai Demokrat 2019. Gambar ini menuai pro dan kontra di publik. Apalagi, Ani juga terlihat mendampingi SBY menyapa masyarakat di Tour De Java.
Ada yang setuju karena pengalaman Ani mendampingi SBY selama 10 tahun di pemerintahan, ada pula yang mempertanyakan kemampuan ibu dari Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) itu.
Baca juga:
Pro kontra Ani Yudhoyono Capres 2019
Ditemui SBY, Demokrat Yogya majukan kader jadi calon wakil wali kota
Ketokohan Ani Yudhoyono dinilai belum bisa saingi Jokowi & Prabowo
Dede Yusuf sebut kader & masyarakat ingin istri SBY nyapres 2019
PKB pertanyakan apakah pengalaman Ani sebagai istri presiden cukup?
Wacana Ani Yudhoyono maju capres, NasDem bilang 'marketnya bagus'
PKS sebut syahwat berkuasa Ani Yudhoyono masih tinggi
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Mengapa PDIP berencana menjodohkan Anies dengan kadernya di Jakarta? Meski pernah menjadi kompetitor di Pilpres, PDIP belakang mulai rajin memuji Anies sebagai sosok yang layak diusung sebagai Cagub Jakarta. Bahkan, PDIP berencana menjodohkan Anies dengan kadernya di Jakarta. "Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya," Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan. Menurut Utut, sosok Anies memiliki modal yakni popularitas dan elektabilitas untuk bisa memenangi perebutan kursi Gubernur.
-
Mengapa PDIP mempertimbangkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta? Bahwa Anies juga jadi bagian pertimbangan, iya, Anies bagian dari pertimbangan. Oleh karenanya kami juga dengan Cak Imin dalam rangka itu semua," jelas dia.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kenapa Partai NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh Presiden? Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden. Diketahui, mekanisme itu termuat dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tengah dibahas DPR. "Benar kami menolak gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden," kata Taufik Basari, dalam keterangannya, Kamis (7/12).Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.
-
Mengapa Anies dan Cak Imin hadir di penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih? Ini sebuah proses bernegara dan kita menghormati proses bernegara ini hingga tuntas. Karena itulah kami bersama di sini menghormati proses dan ini semua kami kerjakan dengan tanpa melupakan dan ingin mengingatkan pada semua bahwa pada sidang MK kemarin,