Demokrat Terbuka Koalisi dengan PDIP di KIM: Prabowo Tentu Punya Hitung-Hitungan
Demokrat tak mempermasalahkan apalagi keberatan PDIP bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Partai Demokrat terbuka PDIP bergabung dengan kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron atau Hero menyebut, Presiden terpilih Prabowo Subianto berhak menentukan siapapun yang bergabung dengan pemerintahannya.
Namun, Hero menilai Prabowo pasti ada hitung-hitungan soal siapa saja yang bergabung di kabinetnya termasuk PDIP.
- Tidak Ada PDIP, Prabowo Umumkan PKB, NasDem hingga PKS Gabung Koalisi Indonesia Maju
- Reaksi Demokrat usai Gerindra Ajak PKB Gabung Masuk Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Demokrat Dukung NasDem dan PKB Gabung Koalisi Prabowo: Bangun Bangsa Besar Butuh Kebersamaan
- AHY: Kalau Pak Prabowo Menang, Demokrat Bisa Kembali ke Pemerintahan
"Ya itu juga dikembalikan kepada Pak Prabowo. Sebagai pemimpin koalisi Pak Prabowo berhak tentu untuk menentukan siapa saja anggota koalisi yang tentu ada hitung-hitungannya. Ya tentu juga program dan kegiatan ke depan tentu mendapatkan dukungan seluruh pihak," kata Hero, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10).
Hero menegaskan, Demokrat tak mempermasalahkan apalagi keberatan PDIP bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kami enggak mempermasalahkan karena itu menjadi kepentingan dan haknya Pak Prabowo. Jadi kita serahkan saja beliau, beliau punya kalkulasi, punya hitung-hitungan dan tentu mudah-mudahan beliau bisa diberikan kesehatan dan kesuksesan. Dan bisa memimpin Indonesia dengan baik ke depan," imbuh dia.
PDIP Makin Dekat Gabung KIM
Sebelumnya, beredar video Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey saat pengukuhan tim pemenangan Calon Bupati Minahasa viral. Dalam video itu, Olly membocorkan PDIP akan bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Pilpres sudah selesai. PDI Perjuangan ada di dalam bersama Pak Prabowo," katanya seperti dilihat pada rekaman tersebut.
Video itu memantik spekulasi PDIP bakal merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komaruddin Watubun menolak menanggapi ucapan Olly.
Begitu pun rencana pertemuan Megawati dan Prabowo yang disebut digelar sebelum pelantikan Presiden RI 20 Oktober. "Belum ada jadwal pasti kapan bertemu (Megawati dan Prabowo)," ujarnya.
Seorang petinggi partai KIM mengungkapkan, peluang PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran terbuka. Lampu hijau dari Prabowo untuk PDIP mulai terlihat.
Namun, keputusan akhir PDIP tetap ditentukan dalam pertemuan Megawati dan Prabowo. Prabowo berencana menarik Kepala BIN Budi Gunawan dan Abdullah Azwar Anas ke pemerintahannya. Budi Gunawan dikenal sebagai mantan ajudan sekaligus orang dekat dengan Megawati.
Sementara, Azwar Anas merupakan kader PDIP yang menjabat Menpan RB di Kabinet Jokowi. Bahkan, Prabowo sudah menyiapkan jabatan untuk dua anak buah Megawati itu.
Budi Gunawan bakal ditunjuk menjadi Menko Politik dan Keamanan (Polkam) dan Azwar Anas tetap bertugas di Menpan RB. Prabowo dikabarkan sudah beberapa kali bertemu dengan Budi Gunawan.
Secara pribadi, menurut sumber, Prabowo menyukai profiling mantan Wakapolri itu. "PDIP firm. Budi Gunawan jadi Menko Polkam, Azwar Anas tetap di Menpan RB," ujar sumber itu.