Demokrat tidak masalah capim KPK tak ada perwakilan jaksa
Syarief Hasan: Kita hargai apa yang diusulkan oleh Pansel. Nanti kita dalami.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menghormati keputusan Presiden Joko Widodo terkait delapan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil seleksi tim Pansel. Surat pengajuan dari Jokowi tentang delapan capim KPK telah dibacakan di rapat paripurna kemarin untuk dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
"Ya diusulkan Presiden itu. Kita akan dalami nanti oleh teman-teman di Komisi III. Kita hargai apa yang diusulkan oleh Pansel. Nanti kita dalami," kata Syarief di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/10).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Apa yang disita KPK dari rumah kader PDIP di Jatim? Dia melanjutkan, di rumah Mahfud yang berada di perumahan Halim Perdana Kusuma telah disita dua handphone dan uang tunai pecahan Rp 20 ribu senilai Rp 300 juta rupiah
-
Kapan Idrus Hakimy diangkat menjadi anggota DPRD Sumbar? Pada 7 November 1966, Dt. Rajo Panghulu diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) Sumatera Barat dari fraksi Golkar.
Syarief tidak mempersoalkan meski tidak ada satu pun calon yang memiliki rekam jejak sebagai jaksa. Pandangannya berbeda dengan anggota Komisi III DPR, I Putu Sudiartana menyatakan keheranannya dengan tim Pansel KPK yang tak satu pun meloloskan sosok yang memiliki latar belakang Jaksa.
"Ya abis gimana. Itu kan hak Pansel. Kita lihat fit and proper test dulu. Nanti setelah itu kita lihat Demokrat akan lihat siapa yang akan kita dukung," katanya.
Sebelumnya, Komisi III DPR akan memanggil panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum melakukan fit and proper test terhadap 10 calon pimpinan KPK.
Anggota Komisi III DPR, I Putu Sudiartana mengatakan, pemanggilan pansel capim KPK ditujukan untuk meminta penjelasan yang dirasa masih kurang. Sebab, kedelapan capim KPK yang diloloskan pansel, tidak ada yang berlatar belakang dari jaksa.
"Kita sedang susun jadwalnya untuk memanggil dan rapat dengan pansel, kita akan tanyakan itu kenapa kok semuanya yang diloloskan tidak ada dari Jaksa. Kan sampai saat ini belum ada penjelasan itu dari pansel," kata Putu di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/10).
Putu menegaskan, pemanggilan pansel capim KPK bukanlah sebuah bentuk intervensi dari pihaknya. Namun, lebih kepada memastikan jika pansel sudah melakukan seleksi sesuai dengan aturan. Sebab, pihaknya berkaca pada Pimpinan KPK periode sebelumnya yang terjerat kasus hukum.
"Itu dia, kita harus memastikan agar Pimpinan KPK benar-benar bersih. Kita objektif kok," tegasnya.
Politikus Partai Demokrat ini pun mengaku menyesalkan pansel yang tidak meloloskan capim dari kalangan Jaksa. Padahal menurutnya, pimpinan KPK harus diisi salah satunya oleh orang yang berlatar belakang jaksa yang ahli dalam bidang penuntutan.
Putu menyatakan, jika dalam fit and proper test nanti semua capim KPK tak ada yang memuaskan dari hal penuntutan, tak menutup kemungkinan Komisi III akan mengembalikan nama-nama tersebut ke Presiden Jokowi.
"Sangat penting, karena Jaksa itu ahli dalam bidang penuntutan. Kan Pimpinan KPK itu harus ahli juga dalam penuntutan, itu adanya di Jaksa. Nah 10 capim ini kan enggak ada tuh yang dari jaksa, kita juga pertanyakan itu. Nanti kalau tidak sesuai semua, itu bisa saja terjadi (dikembalikan ke Jokowi), ujarnya.
(mdk/noe)