Desmond: Kami dukung angket, Menkum HAM Yasonna kartu merah!
"Kalau bicara hak angket bicara penyelidikan, konsekuensinya diturunkan jika tidak presidennya berhak salah," kata dia.
Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol di bawah kepemimpinan Agung Laksono. Hal itu menuai protes keras dari kubu Munas Bali yang dikomandoi Aburizal Bakrie (Ical). Mereka siap melayangkan angket kepada Menkum HAM Yasonna Laoly.
Wakil Ketua Komisi III DPR dari Partai Gerindra Desmond J Mahesa menyatakan, mendukung penuh hak angket tersebut. Yasonna dinilai telah salah dalam mengambil keputusan atas kisruh dualisme kepengurusan di tubuh partai beringin.
"Kalau dasarnya yang saya pahami (proses hukum di pengadilan belum selesai), kami dukung (hak angket). Menteri Hukum dan HAM bukan sekadar offside tapi kartu merah, harus dikeluarkan," kata Desmond saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (11/3).
Menurutnya, Menkum HAM Yasonna telah memiliki pengalaman salah mengambil keputusan saat kisruh dualisme kepengurusan di PPP. Saat itu keputusannya mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya di bawah kepemimpinan Romahurmuziy dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.
"Kartu kuning sudah (kasus PPP), saya pikir ini harus kami angket. Kalau bicara hak angket bicara penyelidikan, konsekuensinya diturunkan jika tidak presidennya berhak salah," terang dia.
Sebelumnya diketahui, sejumlah kader Partai Golkar yang menjadi loyalis Ical mengusulkan pengajuan hak angket terhadap keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan kubu Agung Laksono.
"Tadi ada usulan dari sejumlah perwakilan DPD, untuk mendesak pengajuan hak angket atas putusan menkum HAM," ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham dalam Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar di Jakarta, Selasa (10/3) malam.
Baca juga:
PKS sebut Menkum HAM terlalu nafsu sahkan kubu Agung Laksono
Kubu Ical klaim paling berhak garap Pilkada ketimbang Agung Laksono
Loyalis Ical berencana pakai hak angket DPR untuk menkum HAM
Nurul: Tak happy, Prabowo minta Golkar kubu Ical boikot Pilkada 2015
Reaksi keras Ical tanggapi putusan Menkum HAM sahkan kubu Agung
Ali Mochtar Ngabalin bakal polisikan penyerangnya
Ali Mochtar Ngabalin sebut Yorrys Raweyai kirim orang serang dirinya
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Kapan Airlangga menyampaikan klaim dukungan Partai Golkar untuk Prabowo-Gibran? Hal itu disampaikan Airlangga dalam acara buka puasa bersama jajaran Partai Golkar dengan Prabowo-Gibran, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (29/3).