Di RDP, politisi Demokrat ingatkan Kapolri netral usut kasus calon kepala daerah
Di RDP, politisi Demokrat ingatkan Kapolri netral usut kasus calon kepala daerah. Anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengingatkan Polri untuk bijaksana menangani kasus pidana menjerat calon kepala daerah dalam Pilkada 2018. Dia tidak ingin Polri menjadi alat politik pihak lawan.
Anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengingatkan Polri untuk bijaksana menangani kasus pidana menjerat calon kepala daerah dalam Pilkada 2018. Dia tidak ingin Polri menjadi alat politik pihak lawan dalam pilkada mendatang.
"Jangan dikesankan menjadi alat politik atau pun bahkan dijadiin alat propaganda lawan-lawan politik, untuk melakukan degradasi persepsi publik kalau ini terjadi," kata Didik dalam rapat kerja Komisi III dengan Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini (14/3).
-
Kapan Arca Totok Kerot ditemukan? Pada tahun 1981, penduduk melaporkan adanya benda besar dalam gundukan di tengah sawah. Gundukan tersebut digali hingga terlihat sebuah arca. Penggalian hanya dilakukan setengah badan saja yaitu pada bagian atas arca.
-
Kapan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo lahir? Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo lahir pada 7 Januari 1905, di Cepu, Jawa Tengah.
-
Kapan Kapolda Kepri mencium istrinya? Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Yan Fitri Halimansyah tertangkap kamera sedang mencium istrinya saat melantik ratusan calon anggota Polri di Polda Kepri.
-
Kapan Sepur Kluthuk Jaladara diresmikan? Kereta api uap ini diersmikan pada tahun 2009 oleh Menteri Perhubungan saat itu, Jusman Syafi'i Djamal.
-
Kapan Chetryn Peto lahir? Chetryn Anaskolastika Tenkudi Peto, yang akrab dipanggil Etyn atau Molas, lahir di Manggarai, Flores, NTT, pada tanggal 26 Juli 2003.
-
Siapa Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo? Kartosoewirjo merupakan tokoh populer di balik pemberontakan DI/TII pada tahun 1948.
Bahkan, kata dia, kasus hukum tersebut bisa meningkatkan kampanye hitam yang mencederai hasil proses Pilkada. Hal itu akan membuat proses hukum menjadi tidak patut.
"Bisa jadi bahwa apa yang dilakukan penegakan hukum yang tidak proper dan proposional tidak tepat waktu akan dijadikan bahan negatif kampanye oleh lawan politik," ungkapnya.
Sebab itu, Didik meminta komitmen Polri dalam proses penegakan hukum selama Pilkada. "Kami tidak ingin menyampuri persoalan hukum, karena harus ditegakkan. Namun penegakan hukum itu harus arif dan bijaksana," tandasnya.
Baca juga:
Puti dan Istri Gus Ipul disambut belasan ribu santri Pesantren Zaha Probolinggo
Ditemani KH Idris Hamid, Gus Ipul sapa pedagang di Pasar Klakah
Unggul di Survei Litbang Kompas, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi masih merasa belum menang
Sudirman Said akui kalah tenar dari Ganjar Pranowo
KPK sarankan ada Perppu untuk calon kepala daerah terjerat korupsi
Kunjungi lorong-lorong, masyarakat Barukang Utara doakan Nurdin Halid jadi gubernur
Agenda kampanye padat, Nurdin Halid selalu luangkan waktu berolahraga