Dilaporkan ke Bawaslu, Hasto Bilang Selalu Sampaikan Fakta
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dilaporkan oleh Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) ke Bawaslu atas dugaan menghina dan memfitnah capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Laporan dilakukan pada Rabu (26/12). Menanggapi pelaporan itu Hasto menegaskan siap mengikuti proses jika dipanggil oleh Bawaslu.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dilaporkan oleh Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) ke Bawaslu atas dugaan menghina dan memfitnah capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Laporan dilakukan pada Rabu (26/12). Menanggapi pelaporan itu Hasto menegaskan siap mengikuti proses jika dipanggil oleh Bawaslu.
"Saya siap memenuhi undangan Bawaslu," ucap Hasto dalam keterangannya, Kamis (27/12).
-
Apa yang disita dari Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK? Handphone Hasto disita dari tangan asistennya, Kusnadi bersamaan dengan sebuah buku catatan dan ATM dan sebuah kunci rumah.
-
Kenapa Hasto Kristiyanto melaporkan penyidik KPK ke Dewas KPK dan Komnas HAM? Dia menceritakan sempat terjadi cekcok dengan penyidik gara-gara handphonenya disita dari tangan asistennya. Pun pada saat pemeriksaan itu juga belum memasuki pokok perkara.
-
Bagaimana cara penyidik KPK menyita handphone Hasto Kristiyanto? Penyitaan itu dilakukan oleh salah seorang penyidik bernama Rossa Purbo Bekti. Handphone Hasto disita dari tangan asistennya, Kusnadi bersamaan dengan sebuah buku catatan dan ATM dan sebuah kunci rumah.
-
Bagaimana cara DKPP memutuskan Hasyim Asy'ari? Berdasarkan sejumlah fakta yang ada, kasus Hasyim Asy'ari ini kemudian diproses dan mengikuti persidangan secara daring, oleh seluruh anggota Majelis Hakim Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
-
Kapan Ganjar Pranowo hadir di Rakernas PDIP? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Mengapa Hasyim Asy'ari dianggap bersalah oleh DKPP? Menurut DKPP tindakan Hasyim yang membuat surat pernyataan berisi janji atau kesepakatan perjanjian suami istri merupakan tindakan yang tak wajar.
Dia menegaskan, apa yang disampaikannya adalah hal yang sesuai fakta. Di mana sejak 2014, Jokowi selalu difitnah.
"Apa yang saya sampaikan berdasarkan hal-hal yang faktual, bahwa sejak tahun 2014, dari berbagai pengakuan pihak terpercaya, Obor Rakyat yang penuh fitnah kepada Pak Jokowi dilakukan oleh Timses Pak Prabowo. Demikian halnya pada pilpres 2019, dengan apa yang terjadi kasus Ratna Sarumpaet yang mencoreng keadaban politik kita, juga terkait serangan masif berisi fitnah dan ujaran kebencian yang ditujukan kepada Pak Jokowi-KH Maruf Amin," kata Hasto.
"Publik juga mencatat terkait penggunaan isu-isu yang sensitif sepertinya kepemimpinan Pak Jokowi-KH Maruf Amin itu tidak Islami, semua mengarah pada dikotomi memfitnah dan difitnah," lanjutnya.
Dia pun menuturkan, akan membuktikan segala ucapannya. Demi terciptanya politik yang baik.
"Saya siap buktikan, dan gugatan yang dilakukan tersebut justru menjadi momentum untuk mengedepankan politik yang membangun peradaban," ungkap Hasto.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf ini, juga menuturkan, dari kajian organisasi independen, kelompok pro demokrasi, dan kelompok anti hoaks, semua berkesimpulan Jokowi-Ma'ruf Amin menjadi sasaran hoax terbesar dibandingkan pasangan Prabowo-Sandiaga.
"Jadi apa yang saya sampaikan adalah kebenaran dalam politik yang bisa dibuktikan secara faktual, maupun bukti material yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Apa yang saya sampaikan adalah dambaan suara demokrasi Indonesia yang seharusnya penuh dengan hikmat kebijaksanaan," jelasnya.
Menurutnya, dengan adanya gugatan itu, maka pernyataannya tepat sasaran, menyentuh nurani, serta nantinya proses di Bawaslu, akan terjawab bagaimana membangun politik Indonesia yang santun.
"Gugatan Timses Prabowo tersebut akan saya jawab dengan baik melalui alam pikir yang jernih, karena momentumnya telah tiba, bahwa suara diam masyarakat Indonesia yang mencintai kebenaran dan budi pekerti dalam politik adalah suara terbesar rakyat," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Jokowi Pesan Timsesnya Tak Terpancing Narasi Kampanye Prabowo
Fadli Zon Nilai Akuisisi Freeport Kebijakan Sontoloyo, Ini Tanggapan PDIP
Timses Sebut Survei Internal Jokowi-Ma'ruf Unggul 54,5% dari Prabowo-Sandi
Dialog dengan Milenial, Sekjen PDIP Dicurhati Soal Produk Lokal Sampai Lingkungan
1500 Ibu-ibu di Banten Deklarasi Dukungan Kepada Jokowi-Ma'ruf
PDIP Soal Kubu Prabowo Pakai Isu Ekonomi: Coba Cek Fadli Zon Bayar Pajak Enggak