Dimyati: Dinasti politik bikin kekuasaan dimiliki segelintir orang

"Jangan sampai seperti kerajaan," kata dia.

Anggota Komisi I DPR, Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan mendukung pelarangan dinasti politik. Namun, karena Mahkamah Konstitusi (MK) menghapuskan larangan itu, maka dirinya tetap mematuhi.

"Jangan sampai seperti kerajaan. Ini yang harus memang diatur agar Indonesia tak dikuasai segelintir orang saja. Tapi kalau sudah ada putusan MK, ya kita hormati. Ya mau tidak mau, setuju, gimana lagi," kata Dimyati di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7).

Politikus PPP kubu Djan Faridz tersebut sebetulnya sepakat dengan adanya pembatasan dinasti politik. Sebab, aturan itu agar petahana tidak menguasai daerah secara turun-temurun.

"Kan lebih bagus orang banyak daripada sekelompok. Kan tidak bisa itu diperlakukan bisa-bisa, nanti siapa yang jadi Presiden semuanya keluarganya," tuturnya.

Dimyati juga menegaskan untuk membangun clean goverment harus betul-betul selektif dalam emilih calon kepala daerah. Maka dari itu, partai politik harus memiliki filter untuk menjaring calon kepala daerahnya agar tidak melakukan penyalahgunaan wewenang.

"Agar tidak dari hulu ke hilir dikuasai sekelompok orang saja. Partai politik harus selektif memilih orang-orang yang punya kapasitas dan kapabel. Kita berharap meski sudah diputuskan tetapi selektif. Dilakukan fit and proper test," pungkasnya.

‎Di sisi lain menurutnya publik juga harus cermat, harus melihat ke depannya tiap calon kepala daerah. Sebab pengawasan awal ada pada masyarakat itu sendiri.

Baca juga:
Margarito sebut dinasti politik tak masalah asal ada pengawasan
Pimpinan KPK sebut dinasti politik berpotensi tindak pidana korupsi
Ahok: Dinasti politik boleh, yang enggak itu dinasti korupsi
Ahok: Dinasti politik boleh asal mau mati buat rakyat
Wakil Ketua DPR hormati putusan MK cabut larangan politik dinasti
Mahfud MD dukung Mahkamah Konstitusi hapus larangan dinasti politik
Politikus PDIP kecewa larangan politik dinasti dihapus MK