Dipanggil JK, ini kata Didik J Rachbini diisukan bakal jadi Menhub
Didik mengaku tak ahli di bidang perhubungan.
Wacana isu reshuffle kabinet kerja jilid II kembali muncul. Partai politik yang tergabung pendukung pemerintah termasuk Partai Amanat Nasional (PAN) dikabarkan bakal mengisi jabatan menteri.
Deklarator PAN Didik J Rachbini dipanggil Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ke istana hari ini. Namun dia membantah, kehadirannya guna membahas soal reshuffle kabinet.
"Enggak ada, wong cuma beberapa menit. Kira-kira 5 menit. Enggak ada (reshuffle), ini masalah seminar ekonomi saja," kata Didik usai bertemu JK di istana, Jakarta, Selasa (12/4).
Dikonfirmasi bakal menggantikan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Didik membantahnya. Saat itu dirinya tak membahas pergantian menteri dengan Wapres Jusuf Kalla.
"Saya kan enggak bicara itu dengan Pak JK. Enggak ada (pemanggilan). Kok kalau-kalau," katanya.
Dia juga membantah tak ada permintaan langsung terhadap dirinya untuk menjadi menteri.
"Nggak ada, jadi PAN masuk dalam koalisi di dalam pemikirannya ingin ada kontribusi yang kuat terhadap kebijakan dan perform pemerintah dengan bergabung maka posisi politik kuat. Dengan posisi politik kuat maka mengambil keputusan lebih kuat dan dengan lebih kuat maka ekonomi akan tambah dipercaya terutama investor di luar yang diperlukan saat ini," kata dia.
Sementara jika menjabat menteri perhubungan dirinya tak menguasai sektor perhubungan. Dia mengaku lebih menguasai di bidang ekonomi.
"Kalau soal pakai ekonomi saya paham. Kan saya bidangnya ekonomi. Sebagai dosen bidang ekonomi. Gitu ya oke ya," ujar dia.
Dia menambahkan, kedatangan bertemu Wapres Jusuf Kalla untuk mengantarkan undangan seminar Institute For Development of Economic and Finance (Indef) yang digelar di Jakarta pada 23-25 April besok. Wapres Jusuf Kalla, kata dia, akan menjadi keynote speaker dalam seminar ekonomi tersebut.
"Tadi ada tim banyak enggak sendiri. Saya diwawancarai terus keluar. Urusannya ini minta Pak JK tanggal 23-25 di gedung Dhanapala dan beberapa menteri keuangan akan hadir dari ASEAN. Yang sudah hadir di antaranya senator anggaran, putranya Capres Filipina, sahabat saya," tandasnya.
Baca juga:
Yusril: Kabinet Jokowi harus bersih dari nama-nama di Panama Papers
Yusril: Presiden harus pertimbangkan masukan Mega dalam reshuffle
PKB ungkit-ungkit jasa pilpres agar menteri tak di-reshuffle Jokowi
Presiden Jokowi soal reshuffle: Sampai hari ini belum
Marwan: Mau jadi pendamping desa tanpa seleksi namanya anarkis!
Tak mau kursi menteri diambil, PKB tegaskan dukung Jokowi sejak awal
Isu PAN dapat jatah menteri, Zulkifli bilang 'kader PAN siap saja'
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Siapa yang berhak menentukan susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).