Disinggung Soal Kepemilikan Lahan, Prabowo Larang BPN Laporkan Jokowi ke Bawaslu

BPN tidak akan melaporkan Jokowi ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran yang dilakukan saat debat antar capres 17 Februari lalu. Alasannya, karena Prabowo melarang BPN melakukan pelaporan tersebut.

2019-02-20 21:37:41

Dalam debat capres ronde kedua yang digelar Minggu (17/2) malam, calon presiden nomor urut 01 Jokowi menyinggung Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait kepemilikan lahan 330.000 hektare di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah. Kubu Prabowo menganggap pernyataan capres petahana menyerang personal mantan Danjen Kopassus itu. Bahkan, karena pernyataan Jokowi, kubu Prabowo sempat protes ke KPU saat jeda debat.

Buntutnya, Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) melaporkan Jokowi ke Bawaslu karena dianggap melakukan penyebaran fitnah terkait kepemilikan tanah oleh Prabowo. Namun Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad membantah melaporkan Jokowi.

Pihaknya tidak akan melaporkan Jokowi ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran yang dilakukan saat debat antar capres 17 Februari lalu. Alasannya, karena Prabowo melarang BPN melakukan pelaporan tersebut.

"Dan kami kalau mau lapor pun tidak boleh sama Pak Prabowo gitu loh," kata Dasco pada wartawan, Rabu (20/2).

Meski BPN merasa Jokowi menyerang personal, Dasco menegaskan Prabowo tidak pernah menginstruksikan timnya untuk memproses hal itu. Dia menilai kejadian tersebut wajar terjadi saat debat berlangsung.

"Arahan Pak Prabowo bukan gitu, kami anggap itu bukan suatu yang penting, namanya debat itu biasa. Tapi kan pola kami beda, Pak Prabowo beda polanya. Kalaupun diserang, dia tetap tidak mau menyerang. Kalau pola Pak Jokowi gitu ya namanya debat," ucapnya.

Untuk diketahui, Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) melaporkan Jokowi karena dianggap melakukan penyebaran fitnah terkait kepemilikan tanah oleh Prabowo.

Jokowi dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf c yang mengatur pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu yang lain.

"Kami dari Tim Advokat Indonesia Bergerak telah melaporkan Capres 01 dalam hal ini Jokowi terkait dengan apa yang beliau sampaikan pada saat debat di Hotel Sultan Jakarta. Bahwa pada beliau yang sampaikan lebih pada menyerang pribadi, fitnah," ujar Djamalluddin Koedoeboen dari TAIB di kantor Bawaslu, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (18/2).

Menanggapi hal itu, Jokowi menyesalkan adanya laporan tersebut. Dia memandang, lebih baik tak perlu ada debat kalau sedikit-sedikit dilaporkan.

"Ya debat yang lalu saya juga dilaporkan. Debat yang minggu lalu juga dilaporkan, kalau debat dilapor-laporin enggak usah debat saja lah. Debat kok dilaporkan? Ya gimana?" kata Jokowi di pabrik PT Mayora Indah Tbk, Kabupaten Tangerang, Senin (18/2).

Jokowi mengatakan, jika dalam debat ada yang salah atau pernyataan yang tidak berkenan pasti sudah diberitahu oleh pihak Bawaslu.

"Kan sudah ada, coba ketua Bawaslu dan komisioner Bawaslu ada di situ. Kalau kira-kira enggak anu (sesuai aturan), pasti dibisiki," kata Jokowi.

Baca juga:
BPN Nilai Pernyataan JK soal Tanah Prabowo Tangkis Serangan Jokowi
Panasnya Pilpres, Sampai Dana Jokowi Maju Pilgub DKI Diungkit Lagi
TKN Jokowi Nilai Pernyataan JK Soal Lahan Prabowo di Kaltim Bukan Untuk Membela
Prabowo Kuasai Lahan di Aceh Saat Krisis Moneter & Pengusaha Bawa Duit ke Luar
PDIP Tegaskan Dana Kampanye Jokowi di Pilgub 2012 Hasil Saweran
Kubu Prabowo vs Jokowi Saling Serang soal Lahan, JK Menjelaskan

(mdk/noe)