Ditegur iklan politik berlebihan, bos TV malah ledek balik KPI

KPI ancam cabut siaran politik bos media bila berlebihan

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) menemukan sedikitnya enam stasiun televisi tak seimbang dalam menayangkan iklan dan berita politik. Meski sudah diberi teguran tertulis, nyatanya stasiun televisi itu tetap membangkang, bahkan menambahkan jam tayangnya dua kali lipat seperti mengejek kinerja KPI.

"Kemarin saja KPI Pusat surat memberi teguran 6 televisi itu, tapi justru penayangan iklan politik naik dua kali lipat, seperti ngeledek. Seolah-olah seperti itu," keluh Ketua KPID Jakarta, Hamdani Masil, Minggu (29/12).

Hamdani menambahkan, banyak sekali laporan masuk dari publik mempersoalkan masalah ini. Maka itu, KPID dan KPI akan melakukan kajian bersama.

"Memang enam televisi itu iklan yang muncul didominasi afiliasi partainya," katanya.

Menurut dia, KPI mempunyai kekuatan mengeluarkan teguran dan sanksi bila si pemilik televisi sebagai lembaga penyiaran publik tidak mengindahkan peringatan KPI. Pertama adalah teguran tertulis.

"Kemudian kita bisa meminta menghilangi durasi dan memperbaiki program. Serta kami bisa mencabut siaran melalui Kominfo,' tegasnya.

Selain itu, pihak KPI berencana mendatangi stasiun-stasiun televisi yang dianggap tak berimbang itu untuk menyamakan persepsi. Sebab KPI juga punya tugas tak langsung mencerdaskan publik dengan berbagai tayangan termasuk iklan-iklan layanan masyarakat yang ditayangkan stasiun televisi.

"Masyarakat kalau kita amati sekarang ini, mereka antipati terhadap partai yang sering muncul, padahal belum tentu mereka yang sering muncul diminati. Dan itu harus disadari oleh pemilik media," tegasnya.

Seperti Diketahui, ada enam stasiun tv yang pemiliknya berafiliasi terhadap partai politik tertentu. Seperti Hary Tanoesoedibjo yang merupakan cawapres Partai Hanura dengan medianya MNCTV, RCTI dan GlobalTV. Kemudian Aburizal Bakrie yang merupakan capres Partai Golkar dengan menggunakan jaringan ANTV dan tvOne. Selanjutnya Surya Paloh yang merupakan Ketua Umum Partai NasDem dengan MetroTV sebagai senjatanya untuk menarik simpati publik.

Keenam stasiun televisi tersebut telah diberikan teguran tertulis oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pasalnya, bos-bos media itu tidak memberikan ruang secara adil terhadap partai politik lain dan justru menggunakan frekuensi publik guna kepentingan partainya sendiri.

Baca Juga:
Komisi I: Laporan Komnas Perempuan manuver seleksi KPI
Agatha Lily: Saya tidak merasa dilecehkan anggota Komisi I
Ini 4 anggota DPR yang diduga goda Komisioner KPI Agatha Lily
4 Anggota DPR ternyata goda Komisioner KPI Agatha Lily