LIVE

Djan Faridz: Haram hukumnya kader partai jadi anggota KPU

Djan Faridz: Haram hukumnya kader partai jadi anggota KPU. Wacana anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari partai politik mencuat setelah Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu melawat ke Jerman dan Meksiko. Menurut dia, kader partai tidak diperbolehkan menjadi anggota KPU karena bisa membawa kepentingan partai.

Djan Faridz

Wacana anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari partai politik mencuat setelah Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu melawat ke Jerman dan Meksiko. Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta Djan Faridz mengaku tidak setuju dengan wacana tersebut.

"Saya enggak setuju, curang entar dia," kata Djan di Kediaman Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono di Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (26/3).

Menurutnya, kader partai tidak diperbolehkan menjadi anggota KPU. Alasannya, Djan khawatir kader tersebut akan membawa kepentingan partainya saat menyelenggarakan Pemilu.

"Sebetulnya kalau komisioner KPU itu. Kalau saya sebagai PPP, haram hukumnya dia jadi anggota KPU. Kenapa? Nanti ada kepentingan ada titipan enggak boleh itu, jangan," tegasnya.

Dampaknya, kata Djan, KPU berpotensi tidak netral dalam Pemilu. Ditambah lagi, kecurangan dan pelanggaran dalam Pemilu sangat rentan terjadi imbas dari kepentingan partai politik tertentu.

"Jangan bikin malu enggak punya malu. Jadi partai anggota partai politik mau duduk di situ, apa maksudnya? Pasti ada kepentingan nanti," pungkas Djan.

(mdk/pan)
Gugatan Partai Gelora ke MK Bikin PDIP Bisa Usung Cagub Sendiri, Ini Kata Fahri Hamzah

Dalam putusannya, MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.

Partai Gelora
Menag Yaqut: Bung Karno Tidak Boleh Diklaim Satu Partai Saja

Selama ini, Bung Karno identik dengan PDI Perjuangan.

Menag Yaqut Cholil Qoumas
DPR Mau Bikin Aturan Pemilihan Kades Diusulkan Lewat Partai Politik

Doli mengusulkan agar pencalonan dalam Pilkades pun menggunakan partai yang sudah ada.

pemilihan kepala desa
DPR Mau Bikin Aturan Pemilihan Kades Diusulkan Lewat Partai Politik

Doli mengusulkan agar pencalonan dalam Pilkades pun menggunakan partai yang sudah ada.

pemilihan kepala desa
Anggota DPR Minta Hakim MA Tolak Diintervensi di PK Mardani H Maming, Ingatkan Sumpah Jabatan

Penegakkan hukum harus terbebas dari segala bentuk pengaruh politik dan kekuasaan.

Mardani H Maming
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK

baleg dpr uu pilkada
Bantah Partai Garuda, KPU Tegaskan Tak Gelembungkan Suara Gerindra dan Golkar

Melalui tim hukumnya, KPU membantah tudingan Partai Garuda yang menyebut pihaknya telah menggelembungkan suara partai lain dengan mengambil suara pemilihnya.

Gerindra
Hasto Buka Suara soal Jadi Tersangka Kasus Harun Masiku: Kekuasaan yang Otoriter, Menindas Rakyatnya Harus Dihentikan

PDIP termasuk Hasto taat hukum. Sebab, PDIP merupakan partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

Hasto Kristiyanto Tersangka
Dikabarkan Maju Pilgub DKI, Ini Kata Ida Fauziyah

Ida bersyukur bisa lolos ke DPR setelah bertarung di Dapil II DKI. Menurutnya, PKB saat ini masih fokus ke pemilu legislatif.

Pilgub DKI Jakarta
Ketua DPP Golkar: Kahar Muzakir Seharusnya jadi Plt Ketum Gantikan Airlangga Hartarto

Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin menilai sesuai AD/ART Partai Golkar Kahar Muzakir yang patut gantikan Airlangga.

Airlangga Hartarto Mundur
KPK Dinilai Perlu Studi ke Kejagung agar Tidak Mudah Kalah di Pengadilan

Membangun kasus dari awal itu membutuhkan pemahaman hukum tinggi khususnya soal tindak pidana korupsi.

praperadilan gubernur kalsel
Gerindra Duga KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jabar

Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo yang bertindak sebagai ketua panel dan didampingi oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.

Gerindra
Lebih Dekat dengan Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Sudah Jadi Aktivis Pemilu sejak Usianya 19 Tahun

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin enggan berkomentar banyak terkait keputusan Baleg DPR RI yang menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada.

KPU RI