Djarot: Berbeda boleh tapi jangan paksa kehendak, apalagi isu SARA
Djarot: Berbeda boleh tapi jangan paksa kehendak, apalagi isu SARA. Djarot mengingatkan, pemulihan akibat konflik SARA membutuhkan waktu lama. Saling menghormati hak orang lain juga berlaku untuk Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto yang mendukung Anies-Sandiaga.
Panasnya suhu politik jelang putaran kedua Pilgub DKI membuat calon petahana Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengingatkan semua pihak agar saling menghormati dan tidak memecah belah bangsa dengan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
"Saya selalu ingetin jangan dong, apalagi memaksakan kehendak untuk shahwat kekuasaan, sebagai warga muslim kita itu dituntut untuk sabar, tawakal, berbeda boleh tapi jangan paksakan kehendak," ucap Djarot di Kelurahan Grogol Utara, Jakarta, Minggu (12/3).
-
Kapan Pilkada DKI 2017 dilaksanakan? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Siapa saja kandidat yang bertarung di Pilkada DKI 2017? Saat itu, pemilihan diisi oleh calon-calon kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Apa saja isu yang muncul selama Pilkada DKI 2017? Apalagi pemilihan tersebut juga diwarnai dengan isu-isu seperti agama, etnis, dan kebijakan publik.
-
Kapan Pilkada DKI 2017 putaran kedua dilaksanakan? Pemungutan Suara Putaran Kedua (19 April 2017):Putaran kedua mempertemukan pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandiaga.
-
Siapa yang ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Pilgub DKI Jakarta? Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akhirnya menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni sebagai ketua pemenangan untuk pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Jakarta.
-
Apa tugas Ahmad Sahroni di Pilgub DKI Jakarta? Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akhirnya menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni sebagai ketua pemenangan untuk pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Jakarta.
Mantan Wali Kota Blitar ini mengingatkan sekaligus mengajak semua pihak agar tidak lagi menggunakan isu SARA di kampanye putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Sebab, pemulihan akibat konflik SARA membutuhkan waktu lama.
"Mari lah saya selalu sampaikan dalam pilkada ini jangan bawa-bawa persoalan SARA, sangat berbahaya, ingat penyembuhan karena konflik SARA, ini cukup lama, yang jadi korban saudara kita sendiri, ingat peristiwa di Ambon, Poso," imbaunya.
Djarot melanjutkan, saling menghormati hak orang lain juga berlaku untuk Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto yang memberikan dukungan kepada pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Padahal partainya sejak awal mendukung pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.
Djarot tak masalah dengan sikap politik Titiek yang berseberangan dengan instruksi Partai Golkar. Dukungan Titiek itu hak demokrasi masing-masing warga negara.
"Ya enggak apa-apa dukung. Enggak apa-apa, silakan saja, itu kan hak demokrasi. Hak orang masing-masing, dukung siapa pun boleh, enggak apa-apa," kata Djarot.
Dukungan Titiek Soeharto ini terungkap dari foto yang diunggah Sandiaga Uno di akun Instagramnya. Di foto itu, Anies-Sandi foto bersama Titiek. Ketiganya kompak tunjuk tiga jari, ciri khas Anies-Sandi di Pilgub DKI 2017.
Titiek mengatakan alasan mendukung Anies-Sandiaga didasarkan pada agama yang dianutnya. Dukungan untuk Anies-Sandiaga murni inisiatif pribadi tanpa membawa atribut partai.
"Saya rasa tidak ada yang salah apalagi melanggar, saya pribadi mendukung pasangan yang menurut agama saya baik. Lagi pula saya enggak ngajak kader lain dan saya enggak pakai atribut partai," kata Titiek di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/3).
Titiek menyamakan arah politiknya itu dengan pengalaman Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. Saat Agung berbeda sikap dengan keputusan partai soal calon presiden, tidak ada yang mempermasalahkan.
"Sebagai contoh dulu juga pak Agung Laksono beliau sebagai Waketum ketika Partai Golkar dalam memutuskan calon presiden dua, beliau pilih nomor satu, karena itu hati beliau di sana enggak apa-apalah. Kok sekarang saya dipermasalahkan," tegasnya.
Baca juga:
Aksi kampanye tuntut KPU pantau Pilkada DKI
GP Ansor akan salati jenazah ditolak akibat beda pilihan politik
Djarot ditolak jemaah, Anies sebut jadi pemimpin jangan melecehkan
Dikeluhkan warga, Djarot tegaskan RPTRA buka 24 jam
Ini penjelasan Djarot kenapa Ahok kampanye diam-diam di putaran dua