Djarot Dukung Heru Budi Hartono Jadi Penjabat Gubernur DKI
Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat setuju dengan wacana Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono ditunjuk sebagai penjabat Gubernur pengganti Anies Baswedan. Politikus PDIP itu mengatakan, sosok Heru pantas meneruskan kepemimpinan Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat setuju dengan wacana Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono ditunjuk sebagai penjabat Gubernur pengganti Anies Baswedan. Politikus PDIP itu mengatakan, sosok Heru pantas meneruskan kepemimpinan Anies.
"Saya pikir kalau Pak Heru, cocok lah," ujar Djarot di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu(18/5).
-
Apa yang dijamin Heru Budi terkait TK Gudang Peluru? "Enggak ada. Dari awal enggak ada niatan itu (gusur)," kata Heru Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, memastikan tidak bakal menggusur Taman Kanak-kanak (TK) Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan karena aktivitas revitalisasi taman di kawasan tersebut.
-
Siapa yang mengirimkan surat terkait TK Gudang Peluru kepada Heru Budi? Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersurat ke Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, meminta agar Taman Kanak-kanak (TK) Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan tak digusur.
-
Kapan Jenderal R Hartono dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat? Puncaknya tahun 1995, Jenderal R Hartono dilantik Presiden Soekarno menjadi Kepala Staf Angkatan Darat.
-
Apa yang dilakukan Menhan Prabowo Subianto bersama Kasau Marsekal Fadjar Prasetyo? Prabowo duduk di kursi belakang pesawat F-16. Pilot membawanya terbang pada ketinggian 10.000 kaki.
-
Kenapa Prabowo Subianto dan Jenderal Dudung menggandeng tangan Jenderal Tri Sutrisno? Momen ini terjadi ketika ketiga jenderal tersebut sedang berjalan masuk ke dalam sebuah ruangan atau tempat digelarnya gala dinner seusai mengikuti rangkaian parade senja atau penurunan upacara bendera merah putih.
-
Siapa yang diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo-Gibran? Dua nama yang santer bakal meramaikan Pilkada Jakarta adalah dua mantan Gubernur Ibu Kota dan Jawa Barat yakni Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Anies sebagai calon inkumben tampaknya bakal diusung oleh partai-partai pendukungnya di Pilpres 2024. Begitu juga dengan Ridwan Kamil yang didukung barisan partai pendukung Prabowo-Gibran.
Djarot mengakui dirinya mengenal sosok Heru. Meski demikian, Djarot juga mengaku mengenal kandidat lainnya yang digadang-gadang memimpin DKI Jakarta hingga 2024.
"Saya kenal Pak Heru ya, saya kenal calon-calob tersebut. Ada Pak Heru, ada Pak Marullah, ada Pak Juri. Kalau DKI kan kita kenal semua," kata dia.
Djarot mengatakan, jika nantinya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyodorkan nama Heru, menurut Djarot, hal itu lantaran latar belakang Heru yang pernah menjadi salah satu pemimpin Ibu Kota.
"Dia pernah memimpin wilayah, Wali Kota Jakarta Utara, termasuk revitalisasi Waduk Pluit, dia walkot waktu itu. Dia orangnya pekerja keras, tidak kenal lelah. Track record pengalamannya, dia orang yang kreatif, tapi tetap harus diawasi, dievaluasi, ada satu tahun masa jabatan. Saya pikir oke," kata Djarot.
M Taufik Dukung Heru
Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik, menilai, sosok Heru Budi Hartono layak menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, setelah Anies Baswedan purna tugas pada Oktober mendatang.
Menurut Taufik, Heru Budi Hartono yang notabene sebagai Kepala Sekretariat Presiden, memiliki keunggulan tersendiri.
Sejumlah nama yang muncul ke publik sebagai calon Penjabat Gubernur DKI antara lain; Deputi IV KSP yang juga Eks Timses Presiden Jokowi, Juri Ardiantoro dan Sekda DKI Marulah Mattali.
Dari nama-nama tersebut, menurut Taufik, Heru merupakan sosok yang tepat untuk diberi amanah menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.
"Dari 3 nama calon penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono yang paling tepat," ujar Taufik kepada wartawan, Selasa (17/5).
Politikus Gerindra itu mengungkapkan tiga keunggulan yang dimiliki Heru seperti pernah berkarier sejak jadi staf hingga sebagai pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo, dan memiliki kompetensi memadai.
"Dia paham Pemda DKI karena pernah menjadi pejabat di DKI. Dia memulai karir dari bawah sampai wali kota dan bahkan sampai pada kepala badan di tingkat provinsi," katanya.
Faktor kedua adalah kedekatannya dengan Jokowi berdampak dengan jenjang kariernya yang menempatkannya sebagai Kepala Sekretariat Presiden.
Selain itu, menurut Taufik, Heru memiliki komunikasi yang baik dengan DPRD DKI sejak lama. Sehingga akan memudahkan tugasnya saat diberi amanah menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta.
"Ketiga, sudah barang tentu kompetensinya memadai dan punya banyak relasi dengan para anggota legislatif," ujarnya.
Sementara, kedua tokoh lain yang disebut-sebut sebagai calon Penjabat Gubernur DKI memiliki kekurangan satu sama lain.
"Sedangkan dua calon lainnya, Sekda (Marulah Mattali) poin dua kurang terpenuhi, sedangkan Juri Ardiantoro poin satunya kurang terpenuhi," katanya.
Kata Istana
Nama Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono digadang-gadang akan menjadi Penjabat (PJ) gubernur menggantikan Gubernur DKI Anies Baswedan yang akan segera mengakhiri masa dinasnya tahun ini. Istana pun belakangan merespons hal itu.
Diketahui, hal itu dikarenakan penundaan Pilkada yang hingga 2024, sehingga sejumlah daerah membutuhkan PJ, termasuk DKI.
"Tidak, belum ada pembicaraan Istana soal Heru menjadi PJ Gubernur DKI," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam keterang pers daring, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (8/1/2022).
Pratikno menambahkan, pembahasan soal PJ gubernur tidak berproses di Istana. Dia menyatakan, hal itu menjadi urusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Belum ada, PJ kan banyak di daerah lain, prosesnya juga kan di Kemendagri ya," tutunya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara mengenai adanya isu Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono disebut akan mengisi kekosongan kepemimpinan di Ibu Kota pada Oktober 2022 sampai 2024.
"Dia (Heru Budi) sosok pejabat yang sudah memiliki kompetensi pernah di DKI dan orangnya baik," kata Riza.
Kendati begitu, Riza menyebut untuk pengisian penjabat sementara merupakan kewenangan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sendiri akan berakhir pada Oktober 2022.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa setelah tahun 2020, pelaksanaan Pilkada akan digelar serentak secara keseluruhan pada 2024.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com