DPR dan Pemerintah Buka Forum Lobi Putuskan Pengesahan RUU Pemasyarakatan
Fahri menjelaskan juga dalam rapat bahwa awalnya DPR akan mengesahkan RUU Pemasyarakatan. Namun, karena ada surat dari Presiden Joko Widodo yang meminta pengesahan itu ditunda.
DPR dan Pemerintah belum sepakat untuk mengesahkan RUU Pemasyarakatan menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna, Selasa (24/9). Saat ini, seluruh fraksi dan pemerintah sedang melakukan lobi untuk mengambil keputusan apakah RUU tersebut disahkan hari ini atau ditunda.
"Berdasarkan surat tanggal 24 September 2019 perihal penundaan rapat paripurna pembahasan RUU tentang pemasyarakatan. Kita juga mendengar pernyataan Presiden melalui media massa mengenai hal sejenis. Sehubungan dengan itu kami mohon persetujuan sebelum mendengarkan laporan Komisi III terhadap hasil pembicaraan tingkat I tentang RUU Pemasyarakatan," kata Pimpinan Rapat Paripurna sekaligus Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Selasa (24/9).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Bagaimana proses pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kapan demo terkait revisi UU Desa dilakukan? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Rencananya, akan ada ribuan massa aksi yang ikut serta dalam demo tersebut.
-
Siapa saja yang terlibat dalam rapat pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
"Kami mengusulkan agar diadakan forum lobi untuk mendengar pandangan pemerintah dan memutuskan jadwal selanjutnya, dapat disetujui?" sambungnya.
"Setuju," jawab peserta rapat.
Fahri menjelaskan juga dalam rapat bahwa awalnya DPR akan mengesahkan RUU Pemasyarakatan. Namun, karena ada surat dari Presiden Joko Widodo yang meminta pengesahan itu ditunda.
"Sebelumnya pimpinan telah menerima surat Menkum HAM yang ada hari ini hadir di tengah kita," ucapnya
Baca juga:
Masih Lobi, NasDem Ikut Sikap Pemerintah Tunda Revisi UU Pemasyarakatan
DPR Tunda Pengesahan RUU Pemasyarakatan
4 Organisasi Mahasiswa di Jember Tolak Berbagai Regulasi Baru
YLBHI Kritisi Beda Sikap Jokowi Tanggapi Revisi KUHP, UU Pemasyarakatan & UU KPK
Jokowi Irit Bicara Tanggapi RUU Pemasyarakatan Permudah Koruptor Bebas Bersyarat
Deretan Revisi Undang-Undang Kontroversial Jelang Akhir Jabatan DPR & Jokowi-JK