DPR panggil Kasau soal ucapan Indonesia tak bisa buat alutsista
Komisi I mendorong penglibatan industri pertahanan nasional dalam pengadaan alutsista termasuk heli angkut berat.
Komisi I DPR bakal memanggil Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Agus Supriatna untuk meminta penjelasannya terkait pernyataannya, bahwa Indonesia tak mampu memproduksi alutsista sendiri. Alasan inilah yang pada akhirnya dijadikan bagi TNI AU tak memilih helikopter EC-725 Cougar dari PT DI untuk heli VVIP Presiden Jokowi.
"Komisi I akan undang rapat KASAU dan PT DI secara terpisah," kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, saat dihubungi, Senin (30/11).
Klarifikasi yang hendak diketahui Komisi I, lanjutnya, termasuk soal kapasitas produksi PT DI, baik untuk pesanan TNI AU maupun dari pihak lainnya.
"Bagus jika dilakukan audit kapasitas produksi PT DI," sebutnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, pihaknya belum secara rinci membahas rencana pembelian helikopter jenis VVIP karena renstra minimum essential force (MEF) masih dimatangkan pihak Kementerian Pertahanan dan TNI.
"Komisi I mendorong penglibatan industri pertahanan nasional dalam pengadaan alutsista termasuk heli angkut berat. Baik TNI AU maupun PT DI tidak boleh memaksakan sumber produk tertentu jika tidak sesuai dengan rencana kebutuhan," ucapnya.
Seperti diketahui, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Agus Supriatna menyatakan bahwa PT Dirgantara Indonesia belum bisa membuat produksi dalam negeri alat utama sistem persenjataan untuk TNI. Hal itu dibuktikan PT Dirgantara Indonesia selalu bekerjasama dengan perusahaan militer di luar negeri.
"Tapi kami kerjasama dengan PT DI, jadi belum sanggup PT DI buat. Contoh pembelian heli Apache sanggup tidak PT DI. Dari mana heli dan pesawat beli dari Airbus dan Amerika kan? Dari luar kan semua," kata Marsekal Agus di Mabes TNI AU, Jakarta, Senin (30/11).
Karena itu TNI AU tak memilih helikopter EC-725 Cougar dari PT DI untuk heli VVIP Presiden Jokowi. Menurut Agus, heli AW-101 dari luar negeri sudah masuk dalam rencana strategis 2015-2016.
Pihaknya memilih heli AW-101 atas kajian lantaran TNI AU membutuhkan heli angkut berat. Heli AW-101 memiliki kabin dengan ketinggian 180 cm dan kapasitas angkut 80 ton, serta mempunyai tiga mesin.
Baca juga:
Kecam Kasau, anggota DPR sebut jangan lecehkan kemampuan anak bangsa
Kasau sebut PT DI belum sanggup bikin alutsista
Soal dana beli heli untuk Jokowi, Menteri Pratikno disebut offside
JK: Heli SuperPuma masih sangat layak
Tak cuma KMP, PDIP juga kritik helikopter buat Jokowi
Ini alasan TNI AU harus beli Helikopter bikinan PTDI buat Jokowi
TNI AU diminta beli helikopter bikinan dalam negeri ketimbang asing
-
Siapa saja yang tewas dalam kecelakaan helikopter? Presiden Ebrahim Raisi dan juga Menlu Iran dipastikan tewas dalam kecelakaan tersebut.
-
Kapan helikopter Presiden Iran jatuh? Helikopter tersebut jatuh pada Minggu (19/5) saat Presiden Raisi dan rombongan kembali dari Provinsi Azerbaijan Timur setelah meresmikan proyek pembangunan dam.
-
Siapa yang menjadi pilot pesawat dan helikopter tempur TNI AD? Bagi Cahyo, Joy adalah copilot terbaik dalam rumah tangga mereka. Cahyo sendiri adalah seorang pilot pesawat dan helikopter tempur TNI AD.
-
Apa yang terjadi dengan helikopter Presiden Iran? Media pemerintah Iran, Press TV merilis foto yang menggambarkan detik-detik jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran, Ebrahim Raisi dan sejumlah pejabat lainnya, termasuk Menteri Luar Negeri, Hossein Amir-Abdollahian.
-
Kapan Kaukus Air DPR RI diluncurkan secara simbolis? Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana selaku inisiator melakukan peluncuran DPR RI Water Caucus secara simbolis di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/5).
-
Apa tujuan utama dibentuknya Kaukus Air di DPR RI? Keinginan itu mengacu untuk menyelesaikan permasalahan air di Indonesia dan dunia. Sebagai langkah awal upaya nyata parlemen untuk ikut andil dalam mengatasi permasalahan air di Indonesia dan di dunia Internasional, DPR RI membentuk Kaukus Air DPR RI atau 'DPR RI Water Caucus'.