DPR & pemerintah sepakat Perppu Pilkada direvisi
Seluruh fraksi inginkan dengan konsekuensi hukum menyepakati untuk diselesaikan pada masa sidang sampai 28 hari.
Pemerintah dan DPR sepakat menyempurnakan Perppu Pilkada dan Perppu Pemda yang diterbitkan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah Perppu No 1 dan Perppu No 2 Tahun 2014 disahkan menjadi Undang-Undang, maka DPR dan pemerintah bakal mengebut proses revisinya.
"Dalam pembahasan Perppu seluruh fraksi inginkan dengan konsekuensi hukum menyepakati untuk diselesaikan pada masa sidang sampai 28 hari. Kemudian, 17 Februari harus diselesaikan dengan segala konsekuensi hukumnya," kata Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman di gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (16/1).
Rambe meyakini Perppu Pilkada Langsung dan Perppu Pemerintah Daerah memang perlu sejumlah perbaikan. Pemerintah yang diwakili Mendagri Tjahjo Kumolo pun sepakat adanya perbaikan terhadap Perppu tersebut.
"Pemerintah juga menyatakan kesepakatan bahwa Perppu harus dilakukan perubahan dan perbaikan. Agar kita memiliki Undang-Undang yang membuat kepastian dalam penyelenggaraan Pilkada," terang dia.
Diketahui sejak kemarin sampai hari ini, Komisi II melakukan rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili Mendagri Tjahjo Kumolo. Rapat kerja tersebut membahas Perppu Pilkada dan Perppu Pemda.
Baca juga:
DPR tentukan nasib Perppu Pilkada pekan depan
Mendagri sebut Pilkada serentak tak perlu buat lembaga baru
Tertunda semalam, Gerindra lanjutkan pembahasan Perppu Pilkada
DPR, Kemendagri dan Kemenkum HAM rapat perdana bahas Perppu Pilkada
Politikus PDIP minta Perppu Pilkada dan Pemda dibahas satu paket
Politikus PAN: Disetujui atau tidak, Perppu Pilkada tetap bermasalah
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Kenapa Jokowi mendorong DPR untuk segera membahas UU Perampasan Aset? Jokowi menilai perlunya penguatan regulasi untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. "Saya harap pemerintah DPR bisa segera membahas dan menyelesaikan UU Perampasan Aset," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/12). "Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,"
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.