Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

DPR dan Pemerintah Sepakati Rencana Kerja Prabowo-Gibran, Ini Poin-Poin Kesepakatannya

DPR dan Pemerintah Sepakati Rencana Kerja Prabowo-Gibran

pemerintahan prabowo-gibran
DPR dan Pemerintah Sepakati Rencana Kerja Prabowo-Gibran, Ini Poin-Poin Kesepakatannya
DPR dan Pemerintah Sepakati Rencana Kerja Prabowo-Gibran, Ini Poin-Poin Kesepakatannya (©merdeka.com)

Hal tersebut disampaikan Cucun saat Rapat Paripurna ke-21 masa persidangan V tahun sidang 2023-2024.

Rekomendasi Beritauntuk kamu
DPR dan Pemerintah Sepakati Rencana Kerja Prabowo-Gibran, Ini Poin-Poin Kesepakatannya
Kenakan Syal Palestina, 249 Anggota DPR Hadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang © 2023 maverick

DPR dan Pemerintah Sepakati Rencana Kerja Prabowo-Gibran, Ini Poin-Poin Kesepakatannya

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal membacakan kesepakatan dengan pemerintah terkait program kerja dan kebijakan pemerintahan 2025 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut disampaikan Cucun saat Rapat Paripurna ke-21 masa persidangan V tahun sidang 2023-2024.


“Banggar dan pemerintah menyepakati rencana program kerja dan kebijakan pemerintah 2025,” kata Cucun di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Cucun mencatat, ada tiga hal yang menjadi kesepakatan tersebut. Pertama, Banggar DPR RI berkomitmen untuk memberikan kelonggaran seluas-luasnya bagi presiden terpilih agar dapat menjalankan visi misinya.


“Kedua, dalam rangka memberikan kelonggaran terhadap presiden terpilih untuk menjalankan visi misinya sesuai dengan peraturan perundangan rencana kerja pemerintah (RKP) perlu memuat arah kebijakan yang menampung program-program presiden terpilih,” tutur Cucun.

Hal ketiga, lanjut Cucun, pemerintah memutakhirkan RKP menjadi Perpres RKP 2025 untuk penyusunan nota keuangan 2025 dengan mengacu hasil pembicaraan RAPBN 2025 dan RKP 2025 sinkronisasi dengan RAPBN dan hasil pendalaman trilateral meeting koordinasi daerah dan perkembangan kondisi lainnya,” Cucun menandasi.

Sebagai informasi, pembangunan dalam RKP 2025 dijabarkan dalam prioritas nasional yang terdiri dari delapan poin. Berikut penjabarannya:


1) memperkokoh ideologi Pancasila demokrasi dan hak asasi manusia.

2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui Swasembada pangan energi air ekonomi syariah ekonomi digital ekonomi hijau dan ekonomi biru.

3) melanjutkan pembangunan infrastruktur meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di Sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4) memperkuat pembangunan sumber daya manusia selain teknologi pendidikan kesehatan prestasi olahraga kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan Pemuda dan penyandang disabilitas.


5) melanjutkan sterilisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6) membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7) memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi narkoba judi dan juga penyelundupan.


8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Raynaldo Ghiffari Lubabah
Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah
M
Reporter
    Muhammad Radityo Priyasmoro
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Meski Ditolak PDIP, Baleg DPR Tetap Sepakat Sahkan RUU Pilkada
Meski Ditolak PDIP, Baleg DPR Tetap Sepakat Sahkan RUU Pilkada

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah di Ruang Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8)

Revisi Undang-Undang Pilkada
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.

DKJ
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Hak Angket
Sempat Ditolak Menkopolhukam era Mahfud MD, RUU MK akan Dibawa DPR & Pemerintah ke Paripurna Hari Ini
Sempat Ditolak Menkopolhukam era Mahfud MD, RUU MK akan Dibawa DPR & Pemerintah ke Paripurna Hari Ini

Pembahasan dan rapat pengambilan keputusan tingkat I dilakukan secara 'senyap' pada masa reses DPR

ruu mk
Terungkap! Ini Sosok yang Teken Surat Agar Baleg DPR Segera Rapat Bahas RUU Pilkada
Terungkap! Ini Sosok yang Teken Surat Agar Baleg DPR Segera Rapat Bahas RUU Pilkada

Rapat ini diyakini dilakukan karena DPR hendak membatalkan putusan MK soal aturan pencalonan Pilkada.

RUU Pilkada
DPR akan Panggil Pemerintah soal Pemotongan Gaji untuk Tapera
DPR akan Panggil Pemerintah soal Pemotongan Gaji untuk Tapera

Pemanggilan ini dilakukan agar tidak adanya kesalahpahaman atas aturan tersebut.

Tapera
Poin-Poin Putusan MK yang Disiasati DPR
Poin-Poin Putusan MK yang Disiasati DPR

Rapat Baleg itu disinyalir untuk menyiasati Putusan MK tersebut. Ada beberapa poin-poin Putusan MK yang coba disiasati DPR.

Putusan MK
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat

Hal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat

DPR
Cak Imin Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI, 161 Orang Izin dan 132 Hadir
Cak Imin Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI, 161 Orang Izin dan 132 Hadir

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.

DPR
DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Pekerja Bisa Cuti Melahirkan 6 Bulan
DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Pekerja Bisa Cuti Melahirkan 6 Bulan

Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR ke-19 masa persidangan V tahun sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen Senayan.

DPR
DPR Sebut Anggaran Kementerian Pertahanan Capai Rp155 Triliun
DPR Sebut Anggaran Kementerian Pertahanan Capai Rp155 Triliun

Rapat untuk pagu anggaran indikatif Kemenhan dilaksanakan secara tertutup karena menyangkut pembahasan alutsista dan pertahanan.

berita populer
DPR Tunda Pengesahan RUU Pilkada, Ini Alasannya
DPR Tunda Pengesahan RUU Pilkada, Ini Alasannya

Rapat Paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada sedianya digelar pada pukul 09.00 WIB.

RUU Pilkada