DPR: Politik Elektoral Tinggi Berpotensi Terjadi Penyimpangan dan Korupsi
Untuk itu, Didik mengingatkan, menjadi calon pemimpin harus sadar tanggung jawabnya. Tujuan politik harus demi kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk membuka kesempatan dan peluang saat berkuasa.
Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto mengatakan biaya politik elektoral yang tinggi menjadi penyebab korupsi oleh pejabat marak terjadi. Menurutnya, arah kebijakan pemimpin yang dihasilkan oleh politik biaya tinggi ini bisa ramah terhadap potensi penyimpangan dan korupsi. Itu sebabnya masih banyak kepala daerah tertangkap kasus korupsi di KPK.
"Jika politik elektoral kita berbiaya tinggi, maka akan berdampak kepada arah pembangunan politik yang lebih diwarnai kepada kebijakan yang ramah kepada potensi penyimpangan dan korupsi," ujar Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto kepada wartawan, Jumat (7/1).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Bagaimana Dahlan Djambek terlibat dalam PRRI? Pembentukan PRRI di Sumatera Barat karena tidak puas dengan kinerja pemerintah Orde Lama.Dahlan bergabung dengan PRRI bersama tokoh-tokoh besar lainnya seperti Syafruddin Prawiranegara, Soemitro Djojohadikoesoemo, Ahmad Husein, dan Maludin Simbolon.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
Untuk itu, Didik mengingatkan, menjadi calon pemimpin harus sadar tanggung jawabnya. Tujuan politik harus demi kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk membuka kesempatan dan peluang saat berkuasa.
"Calon pemimpin harusnya juga menyadari tanggung jawabnya. Tujuan perjuangan politiknya harusnya diikhtiarkan untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat, dan bukan 'kesempatan dan peluang' untuk berkuasa," kata Didik.
Selain itu, membangun iklim politik khususnya pemilu harus lebih transparan, jujur, adil, bersih, murah dan bebas politik uang menjadi keharusan. Sebab, dengan politik elektoral yang beradab akan melahirkan pemimpin yang berintegritas.
"Membangun politik yang lebih berintegritas dan beradab, dengan melahirkan calon-calon pemimpin yang mempunyai integritas, kapasitas. kapabilitas dan kompetensi, serta mempunyai visi dan komitmen yang tinggi dalam menghadirkan tata kelola birokrasi yang bersih dan bebas korupsi juga menjadi point penting," ujar Didik.
Politikus Demokrat ini juga bilang, kesadaran politik tersebut harus dibangun oleh para politisi dan masyarakat. Pemimpin yang dipilih harus berdasarkan visi, misi, program kerja dan komitmennya.
"Kesadaran ini harus terus dibangun secara utuh baik dari para politisinya maupun masyarakatnya. Selain itu segenap penyelenggara pemilu dan penegak hukum juga harus mengambil peran besar untuk memastikan bahwa politik kita terbebas dari money politik," ucapnya.
Baca juga:
Jalankan Arahan Jokowi, Golkar Siap Dukung Pengesahan RUU TPKS
Memahami Penyebab Marak Kepala Daerah Tersangkut Korupsi
DPR Targetkan Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu Februari 2022
Pansus RUU IKN Berencana Sambangi Lokasi Ibu Kota Baru di Kaltim
DPR Sebut Vaksinasi Booster Kategori Mandiri Membantu Pemerintah