DPR sebut modernisasi alutsista TNI lebih baik dibanding Bela Negara

Program Bela Negara seharusnya menjadi fokus Kementerian Pendidikan.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu merencanakan program Bela Negara. Ide itu dianggap hal sia-sia. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyarankan seharusnya pemerintah lebih memperkuat Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, menilai program Bela Negara tidak tepat apabila direalisasikan dalam waktu dekat. Sebab, saat ini yang dibutuhkan melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI.

"Bela negara itu beda dengan wajib militer, sepertinya tidak perlu dilaksanakan dalam waktu ini karena menggunakan anggaran, TNI kita masih perlu Alutsista, menurut saya lebih bagus untuk menjadikan TNI yang modern," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/10).

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, program Bela Negara lebih baik melalui Kementerian Pendidikan dibandingkan Kementerian Pertahanan. Sehingga dalam realisasinya dapat masuk ke dalam kurikulum mata pelajaran.

"Rencana itu harus dititipkan ke Menteri Pendidikan itu dimasukan dalam kurikulum sehingga tidak ada anggaran yang membengkak," harapnya.

Seperti diketahui, Kementerian Pertahanan membentuk 4.500 kader Pembina Bela Negara di 45 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Ditargetkan ada 100 juta rakyat yang mau ikut dalam program ini.

"Dalam pertahanan negara, faktor jumlah penduduk potensial untuk pembelaan negara masih menjadi salah satu perhitungan utama. Indonesia yang punya populasi 250 juta memiliki 100 juta penduduk yang potensial untuk melibatkan dalam pembelaan negara sebagai kader militan," kata Ryamizard, kemarin.

Penyelenggaraan pembentukan Kader Pembina Bela Negara akan dibuka secara serentak pada Senin (19/10) pekan depan. Menurut mantan Kepala Staf Angkatan Darat, program Bela Negara berkelanjutan hingga tahun 2025 mendatang untuk mempunyai kader Bela Negara.