DPR terbelah, keputusan revisi UU Pilkada berpeluang lewat voting
"Ya kalau tidak tercapai kesepakatan, ya voting, pasti voting," kata Lukman Edy.
Fraksi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menggalang dukungan agar revisi Undang Undang Pilkada dapat lolos supaya Golkar dan PPP ikut dalam gelaran pilkada serentak. Sementara, Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan tegas menolak.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy menyatakan terbelahnya sikap fraksi partai politik itu membuka peluang dalam rapat paripurna diselesaikan dengan cara voting.
"Ya kalau tidak tercapai kesepakatan, ya voting, pasti voting," kata Lukman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/5).
Walaupun dalam usulan revisi Undang Undang Pilkada kembali membuat dua poros di parlemen, politikus PKB ini tak sepakat jika perseteruan KIH dan KMP kembali memanas. Lantaran, kata dia, dalam satu fraksi saja banyak yang setuju dan menolak terhadap revisi Undang Undang Pilkada.
"Menurut saya tidak ada lagi komposisi KIH-KMP, sudah cair lah ini. Karena PPP sendiri pandangan terpecah, PAN terpecah, Demokrat pandangan berbeda, saya kira cairlah, tidak ada KMP-KIH," simpulnya.
Baca juga:
Baleg minta Jokowi pakai jiwa negarawan setujui revisi UU Pilkada
Paripurna, revisi UU Pilkada hanya dibacakan saja
PAN: Pemerintah tak setuju, revisi UU Pilkada mustahil terwujud
Demokrat takut revisi UU Pilkada malah ganggu pilkada serentak
PAN: Revisi UU Pilkada bisa sehari selesai
26 Anggota Komisi II serahkan usulan revisi UU Pilkada ke pimpinan
Politikus Golkar sebut KPU tolol
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang ditawarkan oleh DPLK BRI kepada UMKM? DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun BRI dengan menyelenggarakan kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” dalam pojok investasi di acara Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dimaksud dengan revisi UU ITE jilid II? Revisi UU ini dikarenakan masih adanya aturan sebelumnya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat.