Eks Wasekjen Golkar Sebut Cepat Lambatnya Munas Berada di Tangan Airlangga
"Tak ada yang bisa memperlambat atau mempercepatnya, semuanya ada di DPP dalam hal ini Ketua Umum," kata Lalu.
Waktu pelaksanaan Musyarawah Nasional Partai Golkar menjadi polemik. Sejumlah kader yang menjadi pendukung calon Ketum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendorong agar Munas digelar lebih cepat. Sementara, DPP sedianya menggelar Munas pada Desember 2019 mendatang.
Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lalu Mara Satriawangsa menilai cepat lambatnya pelaksanaan Munas berada di tangan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto mengelola potensi konflik di dalam Partai Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
"Tak ada yang bisa memperlambat atau mempercepatnya, semuanya ada di DPP dalam hal ini Ketua Umum. Mau di desak seperti apa, kalau Ketua Umum tidak tanda tangan undangan pleno harian, ya tak bisa juga," kata Lalu kepada merdeka.com, Kamis (18/7).
Lalu menjelaskan, ada mekanisme yang diatur dalam AD/ART sebelum Munas digelar, yakni Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Rapimnas, kata dia, juga harus didahului dengan Rapat Pleno Harian. Keseluruhan proses jelang Munas tergantung dari Ketum dan Sekjen Partai Golkar.
"Munas tidak akan ada bila tidak ada Rapimnas. Dan Rapimnas tidak akan ada bila tidak ada Rapat Pleno Harian. Rapat Pleno Harian tidak ada kalau tidak ada undangan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen," ujarnya.
"Baik pleno, Rapimnas dan Munas tata caranya sudah diatur dalam AD/ART Partai Golkar," sambung Lalu.
Di lain hal, Lalu juga berbicara soal wacana aklamasi pemilihan Ketum Golkar saat munas. Diduga ada pihak di internal Golkar yang merancang skema aklamasi untuk pemilihan ketum.
Lalu menilai aklamasi sebenarnya sah dan dibenarkan menurut AD/ART partai. Namun, menurut dia, sebaiknya jalur musyawarah mufakat didahulukan terlebih dahulu ketimbang voting.
"Kalau mengacu AD/ART, aklamasi atau bahasa AD/ART musyawarah mufakat. Itu memang dibenarkan dan ada mekanisme atau tahapannya," ungkap dia.
Airlangga mengatakan penyelenggaraan Munas Golkar akan dibahas dalam Rapat Pleno. Hingga hari ini belum ada kepastian kapan pleno digelar oleh pihak DPP.
Dalam deklarasi calon ketua umum, mereka mendesak Munas segera dilaksanakan sebelum bulan September. Airlangga menegaskan, Munas bakal diselenggarakan pada Desember.
"Belum waktunya itu panitia menentukan dan belum ada panitianya. Munas Desember," kata Airlangga.
Baca juga:
Kekalahan Jokowi di Basis Golkar Dinilai Bakal Pengaruhi Dukungan ke Airlangga
Airlangga Soal Bamsoet Deklarasi Caketum Golkar: Munas Saja Belum
Politikus Senior Golkar Sebut Suara Dewan Pembina Tidak Untuk Satu Calon Ketum
Luhut Pandjaitan Minta Airlangga Hentikan Upaya Aklamasi di Munas Golkar?
Airlangga Akui Bertemu Empat Mata dengan Luhut Pandjaitan