Fadli Zon minta pimpinan KPK datang langsung ke RS Sumber Waras
"Anak SD sudah bisa baca kalau itu Sumber Waras bukan ada di Jalan Kyai Tapa," kata Fadli.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat langsung lokasi RS Sumber Waras. Hal ini disarankan Fadli lantaran kesimpulan KPK atas penyidikan kasus pengadaan lahan RS Sumber Waras dinilai tidak memperhatikan fakta di lapangan.
"Saya datang ke Sumber Waras, saya enggak tahu pimpinan KPK apa datang ke Sumber Waras, saya ingin menemani pimpinan KPK datang ke situ, dan anak SD sudah bisa baca kalau itu Sumber Waras bukan ada di Jalan Kyai Tapa. Harusnya KPK melihat itu, karena membeli tanah bukan seperti membeli kacang," ujar Fadli dalam diskusi dengan topik 'Mencari Sumber yang Waras' di Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6).
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, seharusnya KPK menyimpulkan ada kerugian negara dalam kasus Sumber Waras. Karena BPK dalam mengaudit sudah merujuk pada Perpres nomor 40 tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Dia melanjutkan, apabila KPK menyatukan hasil temuan BPK, pendapat ahli dan analisis fisik tanah di lapangan maka pengungkapan kasus pengadaan RS Sumber Waras tak terkesan janggal.
"Dalam satuan tugas (KPK) dalam Perpres harus melihat luas tanah, kepemilikan tanah, bangunan benda, dan harus membuat peta bidang, kalau itu hanya berdasarkan pada surat, dan seolah-olah tanah itu hanya di Jalan Kyai Tapa, tapi tidak melihat fisiknya, bukan di Jalan Kyai Tapa itu seperti membeli mobil Mercy, tapi fisiknya mobil Kijang," katanya.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang menjadi status Karna Suswandi di mata KPK? Yang jelas Kami tidak masuk di dalam Ranah politik Jadi kalau memang itu Boleh atau tidak boleh bisa atau tidak bisa. Maka itu tentunya dikembalikan oleh KPU ya sebagai lembaga yang akan menentukan statusnya yang bersangkutan
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
Baca juga:
Fadli Zon: KPK ini pura-pura bodoh atau bodoh beneran?
Soal kasus Sumber Waras, ICW salahkan hasil audit BPK
Kasus Sumber Waras, Fadli Zon heran KPK acuhkan audit BPK
KPK bantah sebut hasil audit BPK soal Sumber Waras salah
Ketua KPK ungkap asal usul pengusutan kasus Sumber Waras di era Ruki
Ahok: Jakarta punya gubernur yang kerja keras & tak terima suap!