Fadli Zon minta PKS tak politisir jabatan Fahri Hamzah di DPR
Fadli Zon sebut Fahri idealis, berani dan tak komprimistis selama memimpin DPR.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon pasang badan membela koleganya Fahri Hamzah. Hal tersebut terkait DPP PKS yang dikabarkan akan mencopot jabatan Fahri Hamzah dari wakil ketua DPR bidang kesra.
Fadli menganggap bahwa Fahri tidak pernah berkomentar palsu dalam pembelaannya kepada Setya Novanto terkait kasus 'Papa Minta Saham'. Selain itu, dia berharap PKS tak mempolitisir jabatan Fahri.
"Saya tak tahu urusan apa. Karena waktu itu tak ada yang melanggar kecuali kondisi objektif. Saya belum tahu, biarlah diproses sesuai mekanisme. Saya bilang akan bijak lah jika semua laporan diteliti secara detail, jangan dipolitisir," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).
Fadli beranggapan bahwa sejauh ini koleganya tersebut menjalankan kerja-kerja yang baik di DPR. "Kalau urusan internal PKS tentu saya tak bisa ikut campur. Saya rasa saudara Fahri melaksanakan tugas sebagai wakil DPR sangat baik," ujarnya.
Meski Fahri diproses Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) DPP PKS karena dianggap berlebihan membela mantan Ketua DPR Setya Novanto, akan tetapi Politikus Partai Gerindra tersebut justru mengklaim Fahri tidak bisa kompromi.
"Semangat kepemimpinan DPR yang idealis dan berani dan bukan sekedar kompromistis. Sebagai kolega saudara Fahri adalah orang yang idealis dan sangat kita perlukan, dia vokal," tuturnya.
Baca juga:
Fahri Hamzah lapor balik Mardani dan Al Muzamil ke BPDO
Fahri Hamzah sebut laporan PKS ke BPDO terlalu informal
Fahri: Pejabat publik tak bisa serta merta mundur tanpa alasan
Lawan DPP PKS, Fahri Hamzah tak sendirian
Wasekjen PKS tak tahu siapa yang laporkan Fahri Hamzah ke BPDO
Bela Fahri Hamzah, ketua fraksi serang balik DPP PKS
Fahri Hamzah: Siapa yang bermain di air keruh ini akan saya kejar!
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Mengapa PKS unggul di DKI Jakarta dalam Pemilu 2024? Tercatat PKS unggul dengan perolehan 1.012.028 suara.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Kapan razia terhadap PPKS dilakukan? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Apa yang Ramzi lakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Jadi saat ini perlu dipersiapkan. Pendaftaran sudah diterima, semua dokumen telah masuk. Terdapat beberapa masukan terkait pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati. Namun, masih ada beberapa dokumen yang belum lengkap. Ternyata ada beberapa berkas dari pengadilan negeri Jakarta Timur yang belum saya siapkan," jelas Ramzi.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.