Fadli Zon: Reshuffle bukan buat ajang uji coba, kasihan rakyat
Meski begitu, reshuffle kabinet kerja perlu dilakukan lantaran kinerja para menteri kurang maksimal.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai reshuffle kabinet kerja perlu dilakukan lantaran kinerja para menteri kurang maksimal. Menurut Fadli, para menteri kabinet kerja tidak menguasai bidangnya masing-masing.
"Carilah orang-orang yang terbaik di bidangnya yang ditangani. Itu bukan ajang uji coba, nanti yang ada planing eror, kasihan rakyat," kata Fadli usai buka bersama di Rumah Dinas Ketua DPR, Jakarta, Selasa (23/6).
Namun dia membantah ada kader-kader yang masuk dalam koalisi merah putih untuk dijagokan untuk menjadi menteri di kabinet kerja. Meski Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat dikabarkan akan masuk koalisi Indonesia hebat.
"Belum ada pembicaraan seperti itu. Ini acara silaturahmi saja," kata dia.
Untuk diketahui, Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) merilis hasil survei mereka terhadap para profesional di Jakarta. Terdapat empat menteri dengan nilai terendah dalam kinerja di kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.
"Di antara mereka ada Yasonna H. Laoly (Menkum HAM), Sofyan Djalil (Menko perekonomian), Puan Maharani (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Sudirman Said (Menteri ESDM)," kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio di Kedai Kopi, Menteng Jakarta Pusat, Minggu (21/6) kemarin.
Baca juga:
Jika KMP dapat jatah menteri usai reshuffle kabinet, ini reaksi Ical
Ditanya soal resuffle kabinet, Jokowi bilang jangan buat gaduh
PDIP minta tambahan 5 menteri, JK bilang akan dibicarakan dulu
Ini kata Pramono Anung soal PDIP berpeluang tambah menteri
Kader Demokrat bisa saja masuk kabinet, tergantung Jokowi dan SBY
-
Apa posisi Said Abdullah di DPR RI? Dengan perolehan suara sebanyak itu, Said yang kini masih duduk sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu berhasil kembali mengamankan kursinya di Senayan untuk kali kelima berturut-turut.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Mengapa DPR mendorong kepala desa untuk memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa? “Lewat UU ini, pemerintah juga dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting, ketahanan pangan, hingga dana operasional pemerintah desa,” urai Puteri.
-
Bagaimana proses pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta oleh PDIP? Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan bahwa nama bakal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan akan disaring melalui usulan dewan pimpinan cabang (DPC) dan dewan pimpinan daerah (DPD).
-
Siapa saja yang terlibat dalam rapat terkait perubahan nama DKI Jakarta menjadi DKJ? Menteri Keuangan Sri Mulyani telah merapatkan hal ini dengan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan beberapa menteri lainnya di Istana Merdeka pada Selasa (12/9/2023) lalu.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.