Fadli Zon sebut revisi UU KPK agar pimpinannya tidak abuse of power

Khususnya soal penyadapan KPK yang selama ini dinilai dilakukan seenaknya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut revisi UU KPK memang perlu dilakukan untuk mengontrol kinerja KPK yang memiliki wewenang terlalu besar dalam menghadapi kasus korupsi. Menurut dia, lembaga KPK saat ini terlalu power full sehingga aturan butuh direvisi agar pimpinan KPK tidak lakukan penyalahgunaan wewenang.

"KPK kan lembaga ad hoc karena Polri dan Kejaksaan karena dulu belum berfungsi secara optimal. Revisi diperlukan agar pimpinannya tidak abuse of power. Dua ketua KPK, periode sebelumnya dan yang kemarin bermasalah karena memang lembaga ini terlalu powerfull," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/6).

Fadli mengatakan, saat ini kewenangan KPK sangat besar sehingga dalam menangani kasus korupsi seakan sering semaunya sendiri. Fadli mencontohkan, penyadapan yang dilakukan penyidik KPK terhadap terduga pelaku korupsi yang tidak sesuai aturan. Oleh sebab itu, revisi harus dilakukan agar saat melakukan penyadapan sesuai dengan prosedur.

"Penyadapan itu kan bisa disalahgunakan. Apalagi kalau tidak ada prosedur tetap. Makanya akan dibenahi (melalui revisi)" paparnya.

Fadli membantah revisi dilakukan sebagai upaya melemahkan lembaga antirasuah. Pasalnya, revisi tersebut justru memperbaiki undang-undang yang selama ini menjadikan masalah tersendiri di tubuh KPK.

"Revisi itukan kita mengembalikan kepada fungsi agar tak terjadi institusional problem," ucapnya.

Baca juga:
Anggota Komisi III pertimbangkan keinginan Ruki agar KPK bisa SP3
DPR banyak kerjaan, PDIP tak yakin revisi UU KPK bisa cepat selesai
Pimpinan Komisi III DPR: KUHP & KUHAP prioritas, baru revisi UU KPK
Setuju revisi UU, Ruki ingin KPK bisa SP3 kasus korupsi
Politikus PDIP: Revisi UU buat KPK sinkron dengan Polri dan Kejagung
Pimpinan Komisi III dukung revisi UU KPK, tapi bukan buat melemahkan