Fadli Zon soal THR-gaji 13 PNS naik: Ini tahun politik, tapi jangan lupakan honorer
Fadli Zon meminta pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang jumlahnya cukup banyak.
Pemerintah menaikkan anggaran untuk THR dan gaji 13 ASN, TNI, Polri, dan pensiunan di tahun 2018. Bahkan kenaikan ini mencapai 68,9 persen dibanding tahun 2017. Tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 35,76 triliun.
Terkait kenaikan anggaran ini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai berkaitan dengan tahun politik. Menurutnya ada maksud tertentu pemerintah menaikkan anggaran THR dan gaji 13 tersebut.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Apa yang diresmikan oleh Presiden Jokowi di Gorontalo? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa saja yang bertemu dengan Presiden Jokowi? Sejumlah petinggi PT Vale Indonesia Tbk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/8) pagi. Petinggi PT Vale yang datang ke Istana di antaranya Direktur PT Vale Indonesia Febriany Eddy, Chairman Vale Base Metal Global Mark Cutifani, dan Chief Sustainable and Corp Affair Vale Base Metal Emily Olson.
-
Siapa yang mengunjungi Presiden Jokowi di Indonesia? Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan dari pemimpin Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 September 2024.
"Kenaikan ini menurut saya ya mungkin saja ada maksud-maksud karena ini tahun politik lah. Ya saya kira pemerintah-pemerintah yang lalu juga melakukan hal yang sama," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (23/5).
Ia juga mempertanyakan apa dasarnya Presiden Joko Widodo meneken peraturan terkait kenaikan anggaran tersebut. Ia mengatakan harus ada pertimbangan-pertimbangan mendasar sebelum Presiden menetapkan kebijakan itu.
"Saya juga enggak tahu Perpres itu dasarnya apa dan juga latar belakangnya seperti apa, tentu harus ada pertimbangannya. Saya belum baca pertimbangan-pertimbangannya seperti apa," kata politikus Gerindra ini.
Ia pun meminta pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang jumlahnya cukup banyak. Mereka telah cukup lama mengabdi dan harus mendapat perhatian yang sama dari pemerintah. Termasuk juga segera memberikan kejelasan atas status mereka.
"Honorer ini kan cukup banyak ya, ratusan ribu. Kalau itu bisa diselesaikan persoalan mereka, mereka sudah banyak yang mengabdi. Harusnya (pemerintah) bisa untuk paling tidak secara bertahap menyelesaikan persoalan honorer ini menjadi pegawai negeri," jelasnya.
Fadli juga menyarankan agar tenaga honorer juga diberikan THR karena mereka mengabdi cukup lama. "Ada kejelasan status atau malah mereka yang diberikan THR. Kira-kira begitu lah. Karena mereka sudah mengabdi. Kan datanya juga sudah ada," pungkasnya.
Baca juga:
Sedihnya nasib honorer saat PNS terima THR dan gaji ke-13
Pencairan THR dan gaji ke-13 PNS diyakini bisa dongkrak penjualan ritel
Birokrasi masih buruk, pengusaha tak setuju pemberian THR untuk PNS
THR dan gaji ke-13 PNS tahun ini habiskan dana Rp 35 triliun
Didampingi JK, Menkeu dan MenPAN-RB, Jokowi umumkan THR dan Gaji ke 13