Fahri Hamzah tolak usulan polisi parlemen & bersenjata masuk DPR
"Kami mau maintain legislatif sipil dan superioritas sipil. Simbol militer enggak boleh ada di gedung DPR."
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merencanakan adanya polisi parlemen berbasis Pasukan Pengamanan Presiden (paspampres) untuk melindungi pejabat VIP/VVIP. Hal ini disebabkan karena banyaknya ancaman keamanan yang dialami oleh pejabat negara.
Namun Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah merasa tidak setuju dengan usulan tersebut. Menurutnya, tidak boleh ada polisi bersenjata yang masuk ke gedung DPR.
"Enggak boleh ada polisi masuk gedung DPR karena kami menganggap senjata dilarang dari kawasan ini. Sistemnya silakan diatur. Kami mau maintain legislatif sipil dan superioritas sipil. Demokrasi kan itu. Oleh karena itu simbol militer enggak boleh ada di gedung DPR," ujar Fahri di Gedung DPR, Senin (13/4).
Lebih lanjut Fahri menjelaskan unsur militer tidak boleh ada di DPR karena akan mengganggu kinerja para pejabat meski bertujuan untuk mengamankan. Fahri menganggap DPR hanya perlu meningkatkan pengamanan sipil, meski belum ada peraturan yang tetap.
"Enggak boleh nampak elemen-elemen militeristik di sini. Harus ada pengamanan sipil yang kuat. Memang belum ada regulasinya, untuk jaga wajah parlemen kita yang civilize. Senpi juga enggak boleh ada. Jangan termakan usulan. Ini kan prosesnya panjang. Kalau masuk ke uang sudah terlalu jauh," tutup Fahri.
Seperti diketahui, Badan Legislasi DPR sedang menggodok wacana polisi parlemen untuk memperketat pengamanan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Hal itu guna meningkatkan pengamanan menuju konsep parlemen modern.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Roem Kono menyebutkan alasan dibentuknya pengamanan tersebut untuk perbaikan semua aspek. Keberadaan Pengamanan Dalam (Pamdal) dan Polisi Pam Obvit (Pengamanan Objek vital) di bawah dirasa sudah tidak sesuai dengan beragam ancaman keamanan di Indonesia.
"Kami akan menuju parlemen modern. Semua aspek harus diperbaiki. Di sini sekarang ada polisi. Cuma ditingkatkan kapasitasnya, prasarana semua. Komunikasi, koordinasi itu perlu, protap seperti apa. Harus diatur melalui peraturan DPR. Kalau tidak semua orang datang jadi masalah keamanan," ujar Roem Kono di Gedung DPR, Senin (13/4).
Baca juga:
DPR bakal bikin polisi parlemen buat memperketat keamanan
DPR ingin ada polisi khusus parlemen, Polri masih pikir-pikir
Lukman Edy: Ada Pamdal dan Obvit, polisi parlemen tidak diperlukan
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Kenapa DPR mengapresiasi Polri dalam melakukan patroli siber selama Pilkada? Langkah antisipasi Polri ini pun lantas turut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Politikus NasDem tersebut berharap, Polri dapat bekerja maksimal dalam memantau kondusifitas ruang digital selama Pilkada, terutama terkait hoaks dan ujaran kebencian.
-
Kapan DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri? Komisi III DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri yang mampu membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan kejahatan narkoba internasional jaringan FP.
-
Mengapa DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri? Komisi III DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri yang mampu membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan kejahatan narkoba internasional jaringan FP.
-
Kapan Polri mengatur pangkat polisi? Hal itu sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).