Fahri minta kubu Agung Laksono move on

Menurut Fahri, partai-partai yang berada di luar pemerintah juga bisa eksis.

Salah satu syarat yang diajukan Kubu Agung Laksono untuk islah atau damai dengan pihak Aburizal Bakrie adalah Partai Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih dan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Presidium KMP Fahri Hamzah menyarankan agar Kubu Agung Laksono move on dari cara berpikirnya.

"Harusnya Pak Agung harus mulai move on juga. Lebih clear di luar pemerintah. Itu bagus bagi bangsa dan survei membuktikan dan kita enggak akan jatuhkan pemerintah kalau enggak berbuat salah," kata Fahri kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/12).

Lebih lanjut, Wasekjen PKS itu menambahkan, belum ada sejarah impeachment pemerintah di Indonesia ini. Menurut Fahri, partai-partai yang berada di luar pemerintah juga bisa eksis dan justru menciptakan tradisi yang maju demi kepentingan rakyat.

"Di luar pemerintah juga bagus. Emang bakal mati? Jadi lebih siap siaga dan hati-hati kan," tegasnya.

Fahri menambahkan, kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dapat dikawal dan dikritisi dengan maksimal oleh partai-partai yang berada di luar pemerintah. Sehingga, kata dia, justru publik lebih diuntungkan dengan adanya partai-partai yang berada di luar pemerintahan.

Dengan adanya kritikan dan masukan, Fahri berharap kebijakan pemerintah akan maksimal terhadap kepentingan rakyat. Kebijakan yang blunder dan sekiranya kurang mengedepankan kepentingan rakyat, dapat diminimalisir dengan adanya masukan dari partai di luar pemerintahan.

"Mudah-mudahan ada perbaikan. Sampai Januari mulai pemerintah ada perform baru sehingga tidak terlalu banyak salah seperti sekarang. Jadi salahnya tidak substantif," imbuhnya.

Soal pembubaran KMP, jelas Fahri, hal tersebut berbeda dengan urusan Munas Golkar. Menururnya, tidak ada hubungan antara KMP dengan kisruh yang melanda tubuh Partai Golkar.

"KMP bukan keputusan Munas Golkar, KMP keputusan bersama. Urusan internal Golkar kan urusan Golkar, enggak bisa masuk lebih luas. Enggak bisa itu. Kalau Golkar kan urusannya antar Golkar aja, enggak usah ke mana-mana," tandasnya.