Fahri sebut pembangunan perpustakaan DPR biar anggota makin pintar
Rencana pembangunan itu sebetulnya sudah disetujui dalam rapat paripurna.
Rencana pembangunan perpustakaan DPR mendapat kritikan serius berbagai kalangan. Proyek itu diusulkan sejumlah kalangan yang menamakan diri sebagai cendekia kepada Ketua DPR Ade Komarudin dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, pada Selasa 22 Maret 2016.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, rencana itu bukanlah ide ambisius anggota dewan. Selain karena didorong oleh cendekiawan, perpustakaan DPR adalah alat kelengkapan yang seharusnya ada yang sudah disetujui dalam rapat paripurna.
"Itu sudah ada dalam rencana besar yang disetujui paripurna. Di mana-mana, di seluruh dunia, parlemen harus dibangun, kita belum pernah bangun gedung parlemen dan kelengkapan seperti perpustakaan. Ke depan perpustakaan parlemen jadi cita-cita," kata Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3).
"Jangan kalian seolah-olah parlemen itu orang-orang ambisius. Ada dukungan cendekiawan, Ignas Kleden, Ulil Abshar Abdalla, Ayu Utami," sambung dia.
Menurut dia, usulan para cendekiawan ini tentu berniat untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas anggota dewan.
"Karena kalau tidak ada, gimana orang yang dipilih ya begitu kualitasnya. Belum tentu pintar, rakyat milih karena dia ramah, nyentrik, tapi kalau udah di DPR, dia harus pintar, mengritik anggaran bikin UU. Ini semua positif, bukan kepentingan orang per orangan," jelasnya.
Dia mengatakan harus ada gerakan kembali ke masyarakat yang rajin baca dan hal itu bisa juga dimulai dari DPR. Perpustakaan itu nantinya dibuat lebih besar minimal lebih dari milik Singapura sebab perpustakaan yang ada sekarang ini belum memadai.
"Tidak harus seperti perpustakaan kongres (AS) yang punya 30 juta buku, jangan lebih kecil di perpustakaan Singapura dong. Harus ada gerakan kembali ke perpustakaan, ada bahaya, karena kita makin ditarik dari kegiatan membaca. Kembali baca supaya isi otak kita banyak. Saya pribadi sudah ajak perpustakaan BI, MK, kita bikin gerakan, agar jadi bangsa yang tetap cerdas," kata politisi PKS ini.
"Perpustakaan lama ada tapi mirip perpustakaan ketua RT. Konsepnya nanti perpusnas, parlemen sekarang dianggap penting, kalau ambil tradisi demokrasi dunia," pungkas dia.
Baca juga:
Hidayat Nur Wahid khawatir perpustakaan DPR hanya didatangi staf
Datangi DPR, cendekiawan ingin parlemen bangun perpustakaan besar
'Kalau tak punya duit jangan dibangun dong gedung DPR baru'
Fadli Zon minta penjelasan Jokowi soal pembangunan gedung baru DPR
Sebagai aset sejarah, DPR serahkan pembangunan gedung baru ke negara
Ngotot minta gedung baru, setahun DPR cuma buat 2 undang-undang
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa peran Rizki Natakusumah di DPR? Setelah menikahi Beby Tsabina, Rizki Natakusumah semakin menjadi pusat perhatian publik, terutama saat melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR RI.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Bagaimana Dahlan Djambek terlibat dalam PRRI? Pembentukan PRRI di Sumatera Barat karena tidak puas dengan kinerja pemerintah Orde Lama.Dahlan bergabung dengan PRRI bersama tokoh-tokoh besar lainnya seperti Syafruddin Prawiranegara, Soemitro Djojohadikoesoemo, Ahmad Husein, dan Maludin Simbolon.
-
Kapan Rizki Natakusumah menjabat sebagai anggota DPR RI? Rizki telah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2019, dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan legislatif.