Fokus Urusi Pandemi Covid-19, PPP Tak Mau Ikut-ikutan Pasang Baliho Capres 2024
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menilai, membangun diskursus Pilpres 2024 saat ini masih terlalu prematur. Arsul mengatakan, bila memang ingin membangun ikhtiar politik, sebaiknya di ruang tertutup.
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menilai, membangun diskursus Pilpres 2024 saat ini masih terlalu prematur. Arsul mengatakan, bila memang ingin membangun ikhtiar politik, sebaiknya di ruang tertutup.
"Kalau bagi saya, atau bagi PPP, masih terlalu prematur bagi kita untuk membangun diskursus terkait Pilpres 2024. Kalau pun katakanlah ada ikhtiar untuk membangun konfigurasi politik, hemat saya lebih di ruang tertutup saja supaya tidak menimbulkan suuzon," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/8).
-
Siapa saja capres-cawapres yang ikut bertarung dalam Pilpres 2024? Ada tiga pasangan capres-cawapres yang bertarung dalam Pilpres 2024. Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
-
Kapan masa pendaftaran awal capres-cawapres di Pilpres 2024? Adapun masa pendaftaran awal capres-cawapres dimulai pada 19 Oktober 2023.
-
Kapan Pilpres 2024 akan diselenggarakan? Lalu apakah pemilu tahun 2024 ini membuat sejarah baru atau akan meneruskan tradisi lama bahwa the next presiden tahun lahirnya tak pernah lebih tua dari presiden sebelumnya.
-
Kapan PPS Pilkada 2024 dibentuk? PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.
-
Siapa saja pasangan Capres-Cawapres yang tengah bersaing dalam Pemilu 2024? Tiga pasangan itu yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Apa yang terjadi pada sidang perdana sengketa pilpres 2024? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
Hal ini menanggapi banyaknya baliho politik di tengah masyarakat. Kata Arsul, baliho politik ini juga dianggap sebagian masyarakat tidak tepat karena di tengah krisis pandemi Covid-19. Menurutnya, membangun diskursus Pilpres 2024 di tengah ruang publik tidak tepat.
"Sekarang ini kita semua dengan situasi PPKM, saya kira kita bisa pahami dengan PPKM-nya tapi ada sensitivitas tersendiri beda dengan adanya aktivitas yang dianggap tidak pas dengan fokus kita menangani pandemi ini," ujarnya.
Untuk itu, Wakil Ketua MPR ini menilai, politisi sebagai pejabat ataupun sebagai petinggi partai politik sebaiknya mempertimbangkan sensitivitas di tengah pandemi. Tidak perlu memasang baliho politik. Kecuali memang terkait kerja penanggulangan Covid-19.
Ketua Umum PPP, menurut Arsul, tidak tertarik untuk mengikuti langkah politisi yang lebih dulu terpampang wajahnya di ruang publik. PPP fokus urusan pandemi Covid-19 dulu.
"Saya kira ketum PPP sudah menyampaikan ke saya, sudah lah kita fokus dulu dengan urusan covid-19. Apalagi beliau ada di jajaran kabinet, tentu punya tanggung jawab yang harus dipikul. Nah kalau itu kemudian disambi dengan urusan yang lain dikhawatirkan fokusnya berkurang," ujarnya.
Baca juga:
VIDEO: Sujiwo Tejo Dukung Penuh Jika Tentara Turunkan Baliho Politisi di Masa Pandemi
Gibran Sempat Pasang Foto Bareng Ganjar Sebagai Profil Media Sosial
Timsel Anggota KPU Harus Berintegritas dan Paham Isu Pemilu
Pelik Model Surat Suara di Pemilu 2024
Survei New Indonesia: AHY Berkibar, Puan dan Airlangga Tertinggal
Jubir Soal Poster 'LBP For RI 1': Pak Luhut Tidak Punya Niat Nyapres di 2024