Food Estate Dianggap Gagal, TKN Prabowo-Gibran Pamer Progres Pembangunan di Gunung Mas Kalimantan

Komandan Bravo Tim Kampanye Nasional (TKN) Bravo Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono membantah jika proyek lumbung pangan nasional (food estate) gagal panen. Menurut Budi, lahan food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah bakal panen sekitar 8 hektar jagung dan 5 hektar singkong.

"Kondisi terakhir yang menunjukkan bahwa progres lumbung pangan yang ada di Kalimantan khususnya di Gunung Mas ini berjala per hari ini sudah tertanam dan sudah akan panen sekitar 8 hektar jagung dan juga 5 hektar singkong," kata Budisatrio di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/1).

Budisatrio sekaligus menepis narasi lahan food estate ditanami jagung untuk menutupi kegagalan panen singkong. Menurutnya, proses penanaman ini membutuhkan evaluasi sesuai karakter tanah.

"Memang rencananya proses ini memang memakan waktu karena memang perlu juga dievaluasi tanah geologis yang ada di gunung Mas tersebut di mana setelah evaluasi beberapa waktu baru ditemukan formal-formal yang tepat untuk mewujudkan tanaman-tanaman yang cocok untuk ditanam," tutur Budisatrio.

Pimpinan Komisi IV DPR ini menyebut, perlu cara khusus untuk menanam di lahan Gunung Mas tersebut.

Klaim Segera Panen

Budisatrio meyakini produktivitas panen jagung dan singkong akan semakin besar.

"Hari ini sudah ada 5 hektar singkong dan 8 hektar jagung di mana perkiraan produktivitas lahannya atau hasilnya adalah singkong kira-kira 20 ton per hektar ini cukup besar cukup baik dan jagung sekitar 6 ton per hektar untuk tipe keringnya dengan asumsi 15 persen kadar air yang tercantum," pungkasnya.

Budisatrio juga menepis bila lahan food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah merusak lingkungan. Dia menjelaskan lahan itu merupakan bekas area hutan produksi.

"Tuduhan bahwa lahan di Gunung Mas ini merusak lingkungan, ini saya katakan tidak benar karena berdasarkan kondisi yang real dan ini sudah kita evaluasi lahan yang ada di gunung Mas ini adalah lahan eks areal hutan produksi," kata Budisatrio.

Budi menerangkan, bekas area hutan produksi yang dibangun proyek food estate bukan lahan produktif. Sebab, sebelum dibangun proyek lumbung pangan tempat itu merupakan lahan kering yang banyak semak belukar.

"Komposisi mayoritasnya adalah lahan kering, semak belukar, dan pohon-pohon bervegetasi kecil dengan diameter di bawah 50 sentimeter," ucap Budisatrio.

Keponakan Prabowo Subianto ini melanjutkan, proyek food estate di lahan tersebut juga telah mengantongi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sekitar 6 ribu hektare. Area yang mengelilingi adalah kawasan hutan produksi ada beberapa HTI atau hutan tanaman industri maupun juga perkebunan sawit.

"Bahwa izin dari KLHK ini saya terangkan adalah kawasan hutan ketahanan pangan KHKP itu secara administrasi pemberian izin KHKP udah melalui proses pemberian evaluasi izin yang melingkupi aspek lingkungan hidup juga dokumennya DPLH," tutup Budisatrio.

Sebelumnya, Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan program Food Estate yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah gagal. Bahkan food estate juga merusak lingkungan.

Hal ini disampaikan Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 bertema 'Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat, dan Desa' di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (21/1).

"Tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Maka kami punya program petani, di laut jaya, nelayan sejahtera. jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang bener aja, rugi dong kita," kata Mahfud.

Sementara itu, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan, pemerintah telah gagal menghentikan kerusakan hutan dan food estate.

"Sampai hari ini saya setuju dengan Pak Mahfud tidak ada keseriusan dan kesungguhan untuk itu. Bahkan mau menyediakan pangan nasional saja kenapa tidak melibatkan petani, malah juga melakukan penggundulan hutan dan gagal lagi," kata Cak Imin.

"Karena apa, karena tidak melibatkan masyarakat adat setempat juga tidak melibatkan para petani, bahkan merusak keanekaragaman hayati kita," imbuh dia menegaskan.

Menurut Cak Imin, yang menjadi alat ukur dalam mengurangi deforestasi itu adalah melakukan penghijauan atau reforestasi.

Menurut dia, terkait dengan penghentian kerusakan hutan dan food estate ini adalah menyoal keberpihakan. Keberpihakan kepada pembangunan yang berbasis keberlanjutan.

"Kita tidak akan main-main dengan soal ini. Ini soal nasib generasi, prinsipnya satu keadilan. Keadilan ekologi harus satu jangan pernah membiarkan keadilan ekologi ini tidak terjadi laksanakan dengan baik," kata Cak Imin.