FOTO: Kritik Pedas AHY untuk Jokowi, dari Cawe-Cawe Pilpres sampai 9 Tahun Ekonomi Mandek

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politiknya di Kantor DPP partai Demokrat, Jakarta, Jumat (14/7/2023). Dalam momen tersebut, AHY melontarkan sejumlah kritikan pedas kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Di hadapan para kadernya, AHY menyinggung soal pemimpin bangsa yang ikut cawe-cawe dalam Pemilu 2024. Dia menilai, instrumen kekuasaan negara yang ikut cawe-cawe akan sangat berbahaya.

"Kalau cawe-cawe itu melibatkan instrumen kekuasaan negara dan dinilai tidak adil, jelas nasib demokrasi kita dalam bahaya,'" kata AHY, dalam pidato kebangsaan, Jumat (14/7).

AHY mengatakan, praktik cawe-cawe harus dicegah bersama. Sebab, hal itu akan membuat demokrasi Indonesia mundur. "Jangan biarkan kemunduran demokrasi semakin dalam. Jangan terulang prahara besar, seperti tahun 1965-1966; dan tahun 1998-1999 dulu. Jangan kita lukai perasaan rakyat, agar mereka tidak menempuh caranya sendiri, dalam memperjuangkan keadilan dan hak politiknya," ujarnya.

Lebih lanjut, putra Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu mendorong agar adanya kebebasan untuk masyarakat dan menjadi hak rakyat di Pemilu 2024 mendatang.

AHY juga menyentil pemerintahan Jokowi perihal kondisi ekonomi selama sembilan tahun terakhir. Dia mengatakan bahwa sembilan tahun terakhir ekonomi terjadi sejumlah kemandekan dan bahkan kemunduran serius. Pertumbuhan ekonomi menurun. Jauh di bawah yang dijanjikan tujuh persen hingga delapan persen.

AHY Sentil Jokowi: Perekonomian Mandek dan Hutang Meroket

“Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen. Bahkan, sempat anjlok ketika diterjang pandemi Covid-19,” kata AHY dalam pidato kebangsaan, Jumat (14/7).

AHY juga mengkritik kondisi utang luar yang terus meroket. Dia juga mengingatkan pemerintah supaya tidak berdalih bahwa kalau dilihat dari sisi rasio utang terhadap PDB masih aman karena masih kurang dari 60 persen.

Pada faktanya, kemampuan fiskal untuk membayar utang rendah, dan membebani APBN kita. Karena itu, mendesak pemerintah untuk mengontrol utang luar negeri. “Untuk itu, batasi dan kontrol utang pemerintah dan BUMN,” ujar AHY.

Selain itu, AHY juga heran di tengah kondisi ekonomi yang mandek dan utang luar negeri meroket, pemerintah masih agresif melakukan pembangunan infrastruktur. Bahkan infrakstruktur yang kurang menyentuh terhadap masyarakat.

Karena itu, AHY meminta pemerintah tidak mengandalkan utang untuk melakukan pembangunan infrastruktur. “Pastikan, pembangunan infrastruktur tidak mengandalkan utang. Infrastuktur memang penting. Karenanya, kita juga harus melanjutkan pembangunan infrastruktur,” kata AHY.